Yusril Pastikan Polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Jadi Perhatian Komisi Percepatan Reformasi Polri
Rabu, 17 Desember 2025 - 13:53 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Foto/Felldy Asyla Utama
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi. Menurut Yusril, aturan itu akan dibahas kembali oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri .
Secara kelembagaan, Yusril mengaku belum bisa menjawab terkait peraturan baru yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut. Meski begitu, Yusril yang juga menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan akan mencermati diskusi yang berkembang di masyarakat terkait hal ini.
"Jadi saya belum bisa menjawab hari ini. Tapi ya pendapat-pendapat sudah berkembang di masyarakat dan juga menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mendiskusikan masalah ini," kata Yusril di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Gus Falah: Perpol 10/2025 Sejalan dengan Putusan MK
Yusril mengatakan, apa pun yang berkaitan dengan semangat reformasi kepolisian pastinya akan dibahas dan digodok untuk nantinya dihasilkan sebuah rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih, kata dia, hal ini juga menyangkut struktur di instansi kepolisian. Tentunya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dan terbitnya Perpol ini akan mengalami perubahan terhadap undang-undangnya atau tidak.
"Untuk sementara ini, sambil menunggu keputusan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, apa yang telah diputuskan oleh Kapolri itu kita hormati sebagai satu keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan," ujarnya.
Yusril menambahkan, "Tapi, apakah nanti akan tetap seperti itu? Atau akan mengalami perubahan dan perubahannya itu apakah dengan undang-undang, Atau perubahannya cukup dilakukan dengan peraturan pemerintah, itu akan kita bahas bersama-sama di dalam Komisi. Dan pada akhirnya akan disampaikan kepada Presiden."
Secara kelembagaan, Yusril mengaku belum bisa menjawab terkait peraturan baru yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut. Meski begitu, Yusril yang juga menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan akan mencermati diskusi yang berkembang di masyarakat terkait hal ini.
"Jadi saya belum bisa menjawab hari ini. Tapi ya pendapat-pendapat sudah berkembang di masyarakat dan juga menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mendiskusikan masalah ini," kata Yusril di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Gus Falah: Perpol 10/2025 Sejalan dengan Putusan MK
Yusril mengatakan, apa pun yang berkaitan dengan semangat reformasi kepolisian pastinya akan dibahas dan digodok untuk nantinya dihasilkan sebuah rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih, kata dia, hal ini juga menyangkut struktur di instansi kepolisian. Tentunya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dan terbitnya Perpol ini akan mengalami perubahan terhadap undang-undangnya atau tidak.
"Untuk sementara ini, sambil menunggu keputusan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, apa yang telah diputuskan oleh Kapolri itu kita hormati sebagai satu keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan," ujarnya.
Yusril menambahkan, "Tapi, apakah nanti akan tetap seperti itu? Atau akan mengalami perubahan dan perubahannya itu apakah dengan undang-undang, Atau perubahannya cukup dilakukan dengan peraturan pemerintah, itu akan kita bahas bersama-sama di dalam Komisi. Dan pada akhirnya akan disampaikan kepada Presiden."
(zik)
Lihat Juga :
