Kuasa Hukum Gus Yaqut: Kerugian Negara Rp1 Triliun Bukan Hasil Audit BPK atau BPKP
Rabu, 17 Desember 2025 - 12:01 WIB
loading...
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, Mellisa Anggaraini Mellisa menyebut kerugian negara dalam kasus kuota haji bukan hasil audit BPK atau BPKP. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerugian negara Rp1 triliun dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Potensi kerugian tersebut bukan hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK).
“Kami menilai klaim tersebut prematur dan tidak berdasar secara hukum,” ujar kuasa hukum Mellisa Anggaraini Mellisa saat mendampingi Gus Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Mellisa, sampai saat ini belum ada audit resmi dari lembaga berwenang yang menyebut kerugian negara dalam pembagian kuota haji tersebut. Yang berwenang menghentikan kerugian negara adalah BPK atau BPKP. “Hitungan internal KPK bukanlah dasar hukum untuk menyatakan adanya kerugian negara,” katanya.
Baca juga: Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Pembagian Kuota dan Aliran Dana ke Sejumlah Oknum
Mellisa menegaskan kuota tambahan haji bukan uang negara yang hilang, melainkan kebijakan pelayanan jemaah yang bersumber dari uang jamaah sendiri. Uang dari jemaah tersebut kemudian untuk kepentingan pelayanan dan keselamatan jemaah, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok
“Kerugian negara tidak bisa diasumsikan, tidak bisa potensial loss melainkan factual loss dan harus dibuktikan melalui audit resmi lembaga berwenang, bukan sekadar estimasi,” tegasnya.
Baca juga: Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil hitungan internal KPK bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi kuota haji 2024 mencapai Rp1 triliun. “Jadi angka awal yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari Rp 1 triliun,” ucap Budi pada Senin, 11 Agustus 2025.
Untuk diketahui, KPK terus melakukan penyelidikan terkait dugaan perkara korupsi kuota haji 2024. Perkara ini berawal ketika pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. KPK menganggap pembagian kuota haji tidak sesuai dengan UU, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
“Kami menilai klaim tersebut prematur dan tidak berdasar secara hukum,” ujar kuasa hukum Mellisa Anggaraini Mellisa saat mendampingi Gus Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Mellisa, sampai saat ini belum ada audit resmi dari lembaga berwenang yang menyebut kerugian negara dalam pembagian kuota haji tersebut. Yang berwenang menghentikan kerugian negara adalah BPK atau BPKP. “Hitungan internal KPK bukanlah dasar hukum untuk menyatakan adanya kerugian negara,” katanya.
Baca juga: Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Pembagian Kuota dan Aliran Dana ke Sejumlah Oknum
Mellisa menegaskan kuota tambahan haji bukan uang negara yang hilang, melainkan kebijakan pelayanan jemaah yang bersumber dari uang jamaah sendiri. Uang dari jemaah tersebut kemudian untuk kepentingan pelayanan dan keselamatan jemaah, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok
“Kerugian negara tidak bisa diasumsikan, tidak bisa potensial loss melainkan factual loss dan harus dibuktikan melalui audit resmi lembaga berwenang, bukan sekadar estimasi,” tegasnya.
Baca juga: Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil hitungan internal KPK bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi kuota haji 2024 mencapai Rp1 triliun. “Jadi angka awal yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari Rp 1 triliun,” ucap Budi pada Senin, 11 Agustus 2025.
Untuk diketahui, KPK terus melakukan penyelidikan terkait dugaan perkara korupsi kuota haji 2024. Perkara ini berawal ketika pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. KPK menganggap pembagian kuota haji tidak sesuai dengan UU, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
(cip)
Lihat Juga :
