Mendagri Dorong Sinkronisasi Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Papua
Selasa, 16 Desember 2025 - 19:13 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian mendorong pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tito menilai, pemekaran yang berlangsung di Papua belum menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat di sana. Oleh karennya, tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditingkatkan optimalisasinya harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Hal ini disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Tito menjelaskan, kondisi sosio-historis Papua yang belum memiliki kekuatan pemersatu internal di kalangan masyarakat asli Papua, ditambah dengan bentang alam yang sulit dijangkau, menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan pembangunan. Situasi tersebut, menurutnya, membutuhkan pendekatan percepatan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi.
Baca juga: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Selesai, Roy Suryo: 99,9 Persen Palsu Tidak Berubah
Dalam tataran eksekusi, Tito menghendaki Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua.
Tito menilai, pemekaran yang berlangsung di Papua belum menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat di sana. Oleh karennya, tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditingkatkan optimalisasinya harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Hal ini disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Tito menjelaskan, kondisi sosio-historis Papua yang belum memiliki kekuatan pemersatu internal di kalangan masyarakat asli Papua, ditambah dengan bentang alam yang sulit dijangkau, menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan pembangunan. Situasi tersebut, menurutnya, membutuhkan pendekatan percepatan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi.
Baca juga: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Selesai, Roy Suryo: 99,9 Persen Palsu Tidak Berubah
Dalam tataran eksekusi, Tito menghendaki Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua.
Lihat Juga :
