Ditahan KPK, Pejabat DJKA Medan Kantongi Rp12 Miliar
Selasa, 16 Desember 2025 - 06:10 WIB
loading...
Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024-sekarang Muhammad Chusnul (MC) menerima suap Rp12 miliar. Dia ditahan KPK pada Senin (15/12/2025). Foto: Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024-sekarang Muhammad Chusnul (MC) menerima suap Rp12 miliar. Dia mengkondisikan pemenang lelang proyek pembangunan jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Jalur Kisaran-Mambang Muda (PKM).
Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan yang bersangkutan pada Senin (15/12/2025).
Baca juga: KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap DJKA
Chusnul yang pada awal 2021 masih berstatus PPK di BTP Kelas II Wilayah Sumatera Utara/BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024 diduga melakukan pengkondisian pemenang lelang atas proyek yang dimaksud.
Pemilihan dan penentuan calon pelaksana pengerjaan proyek diputuskan sendiri oleh Chusnul berdasarkan pengetahuan terhadap kinerja perusahaan yang sudah lama dan pernah mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BTP.
Asep mengatakan, sejumlah perusahaan milik Dion Renato Sugiarto (DRS) menjadi salah satu yang terpilih untuk menggarap proyek tersebut. "Dalam prosesnya, MC juga menunjuk DRS sebagai 'Lurah' yang bertugas mengumpulkan dan mengkoordinir permintaannya kepada para rekanan," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Sebelum lelang dilaksanakan, Chusnul lebih dulu bertemu masing-masing calon rekanan pemenang lelang di Semarang. Sebab, sejumlah rekanan yang akan dimenangkan berdomisili di sana.
Dalam pertemuan itu, Chusnul menyampaikan paket-paket pekerjaan dibagi menjadi beberapa paket dengan pelaksanaan pembangunannya melalui mekanisme multiyears atau lintas tahun. Tujuannya, masing-masing rekanan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan lelang.
Dia juga menyerahkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan spesifikasi teknis, sehingga para rekanan dapat memenuhi kualifikasi lelang proyek yang dimaksud.
"Karena telah dibantu dalam proses lelang, pihak rekanan menyampaikan permintaan dari MC harus segera dipenuhi. Jika tidak, pihaknya khawatir perusahaannya akan dipersulit untuk mengikuti lelang berikutnya," katanya.
Selama menjabat PPK di BTP Kelas II Wilayah Sumatera Utara/BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024 Chusnul mengantongi uang sebesar Rp12 miliar. "Dalam periode 20 September 2021 hingga 10 April 2023, dari saudara DRS senilai Rp7,2 miliar; dari rekanan pelaksana pekerjaan lainnya Rp4,8 miliar," ujar Asep.
Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan yang bersangkutan pada Senin (15/12/2025).
Baca juga: KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap DJKA
Chusnul yang pada awal 2021 masih berstatus PPK di BTP Kelas II Wilayah Sumatera Utara/BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024 diduga melakukan pengkondisian pemenang lelang atas proyek yang dimaksud.
Pemilihan dan penentuan calon pelaksana pengerjaan proyek diputuskan sendiri oleh Chusnul berdasarkan pengetahuan terhadap kinerja perusahaan yang sudah lama dan pernah mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BTP.
Asep mengatakan, sejumlah perusahaan milik Dion Renato Sugiarto (DRS) menjadi salah satu yang terpilih untuk menggarap proyek tersebut. "Dalam prosesnya, MC juga menunjuk DRS sebagai 'Lurah' yang bertugas mengumpulkan dan mengkoordinir permintaannya kepada para rekanan," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Sebelum lelang dilaksanakan, Chusnul lebih dulu bertemu masing-masing calon rekanan pemenang lelang di Semarang. Sebab, sejumlah rekanan yang akan dimenangkan berdomisili di sana.
Dalam pertemuan itu, Chusnul menyampaikan paket-paket pekerjaan dibagi menjadi beberapa paket dengan pelaksanaan pembangunannya melalui mekanisme multiyears atau lintas tahun. Tujuannya, masing-masing rekanan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan lelang.
Dia juga menyerahkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan spesifikasi teknis, sehingga para rekanan dapat memenuhi kualifikasi lelang proyek yang dimaksud.
"Karena telah dibantu dalam proses lelang, pihak rekanan menyampaikan permintaan dari MC harus segera dipenuhi. Jika tidak, pihaknya khawatir perusahaannya akan dipersulit untuk mengikuti lelang berikutnya," katanya.
Selama menjabat PPK di BTP Kelas II Wilayah Sumatera Utara/BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024 Chusnul mengantongi uang sebesar Rp12 miliar. "Dalam periode 20 September 2021 hingga 10 April 2023, dari saudara DRS senilai Rp7,2 miliar; dari rekanan pelaksana pekerjaan lainnya Rp4,8 miliar," ujar Asep.
(jon)
Lihat Juga :
