Mujadalah Kiai Kampung Dorong Keterlibatan Swasta Tangani Kayu Gelondongan Pasca Bencana
Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:47 WIB
loading...
Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membersihkan kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir Sumatera. Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Mujadalah Kiai Kampung (MKK) forum wadah para kiai kampung menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membersihkan kayu-kayu gelondongan di sejumlah wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua MKK, Wahyu Muryadi mengatakan bahwa Mujadalah Kiai Kampung Indonesia menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi yang mengakibatkan tumpahan kayu gelondongan dalam jumlah sangat besar. Bahkan jumlahnya mencapai jutaan batang, dan tersebar di berbagai wilayah terdampak
bencana.
Baca juga: Media Asing Soroti Banyak Kayu Gelondongan dalam Banjir Dahsyat Sumatra
"Berdasarkan hasil pengamatan langsung, kajian lapangan, serta diskusi internal yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya," kata Wahyu di Jakarta, Jumat (12/12/2025)
Wahyu menambahkan, apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya. Sehingga masyarakat di daerah terdampak berpotensi menghadapi dampak berkepanjangan apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efektif.
Baca juga: Kapolri Ungkap Sudah Ada Tersangka Kasus Kayu Gelondongan di Bencana Sumut
Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, Mujadalah Kiai Kampung Indonesia mengajukan usulan resmi kepada pemerintah.
Wahyu mengatakan, pertama, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.
"Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, ketiga, pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Keempat, pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diawasi oleh pihak berwenang untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Manfaat dari skema tersebut, MKK menegaskan bahwa dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak, menghindari potensi gangguan terhadap tugas-tugas negara lainnya, memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Dan menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana," jelas Wahyu.
MKK meyakini bahwa model kerja sama ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat, sekaligus memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
Demikian surat terbuka dan pernyataan resmi dari Mujadalah Kiai Kampung Indonesia untuk pemerintah. Hadir dalam pernyataan resmi MKK di antaranya pengurus MKK Aji Soko, Siti Zuhro, Marsudi Syuhud dan Ngatawi Al Zastrow. Serta pendiri MKK Najib Salim Atamimi, Ketua MKK Wahyu Muryadi dan Senior advisor MKK Hendardi.
"Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipertimbangkan oleh presiden beserta jajaran pemerintah pusat dan daerah, semoga langkah ini dapat mendukung percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat," ujarnya.
Di tempat yang sama, Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro menjelaskan usulan yang diberikan Mujadalah Kiai Kampung ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, serta mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak.
Dia menilai usulan ini juga memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah. Kemudian, menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana.
“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” ujarnya.
Usulan dari Mujadalah Kiai Kampung ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Kepala Negara dapat menerimanya agar permasalahan di wilayah terdampak bencana bisa segera diatasi.
“Ini kerja yang tidak bisa ditunda membutuhkan akselerasi tepat dari kita semua,” kata dia.
Ketua MKK, Wahyu Muryadi mengatakan bahwa Mujadalah Kiai Kampung Indonesia menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi yang mengakibatkan tumpahan kayu gelondongan dalam jumlah sangat besar. Bahkan jumlahnya mencapai jutaan batang, dan tersebar di berbagai wilayah terdampak
bencana.
Baca juga: Media Asing Soroti Banyak Kayu Gelondongan dalam Banjir Dahsyat Sumatra
"Berdasarkan hasil pengamatan langsung, kajian lapangan, serta diskusi internal yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya," kata Wahyu di Jakarta, Jumat (12/12/2025)
Wahyu menambahkan, apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya. Sehingga masyarakat di daerah terdampak berpotensi menghadapi dampak berkepanjangan apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efektif.
Baca juga: Kapolri Ungkap Sudah Ada Tersangka Kasus Kayu Gelondongan di Bencana Sumut
Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, Mujadalah Kiai Kampung Indonesia mengajukan usulan resmi kepada pemerintah.
Wahyu mengatakan, pertama, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.
"Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, ketiga, pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Keempat, pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diawasi oleh pihak berwenang untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Manfaat dari skema tersebut, MKK menegaskan bahwa dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak, menghindari potensi gangguan terhadap tugas-tugas negara lainnya, memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Dan menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana," jelas Wahyu.
MKK meyakini bahwa model kerja sama ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat, sekaligus memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
Demikian surat terbuka dan pernyataan resmi dari Mujadalah Kiai Kampung Indonesia untuk pemerintah. Hadir dalam pernyataan resmi MKK di antaranya pengurus MKK Aji Soko, Siti Zuhro, Marsudi Syuhud dan Ngatawi Al Zastrow. Serta pendiri MKK Najib Salim Atamimi, Ketua MKK Wahyu Muryadi dan Senior advisor MKK Hendardi.
"Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipertimbangkan oleh presiden beserta jajaran pemerintah pusat dan daerah, semoga langkah ini dapat mendukung percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat," ujarnya.
Di tempat yang sama, Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro menjelaskan usulan yang diberikan Mujadalah Kiai Kampung ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, serta mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak.
Dia menilai usulan ini juga memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah. Kemudian, menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana.
“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” ujarnya.
Usulan dari Mujadalah Kiai Kampung ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Kepala Negara dapat menerimanya agar permasalahan di wilayah terdampak bencana bisa segera diatasi.
“Ini kerja yang tidak bisa ditunda membutuhkan akselerasi tepat dari kita semua,” kata dia.
(nnz)
Lihat Juga :
