Hentikan Dialektika Pemerintah Pusat dan Daerah, Utamakan Keselamatan Rakyat

Selasa, 15 September 2020 - 16:43 WIB
loading...
Hentikan Dialektika Pemerintah Pusat dan Daerah, Utamakan Keselamatan Rakyat
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk menghentikan berbagai polemik soal penanganan COVID-19. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS ), Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk menghentikan berbagai polemik soal penanganan COVID-19 . Apalagi, kata dia, dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat pernyataan para pejabatnya di berbagai media.

Anggota Komisi IX DPR RI ini meminta keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman COVID-19 lebih diutamakan dibandingkan proses birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif apalagi dibawa ke ranah politik. (Baca juga: PSBB Lagi, Sri Mulyani Siapkan (Lagi) Skenario Terburuk Ekonomi)

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silakan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," ujar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dia memberikan contoh sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara gamblang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi. Saat kembali diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal ekonomi yang seolah disisihkan.

Presiden Jokowi kemudian seolah membenturkan PSBB Jilid II di DKI Jakarta dengan menyebut pembatasan skala mikro jauh lebih efektif. "IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," jelas Mufida.

Dia kembali mencontohkan seolah tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat dalam kembali memberlakukan PSBB Jilid II. Di sisi lain Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan COVID-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk sekelas Komite Penanganan COVID-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? alur komandonya bagaimana? masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi COVID-19," papar legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.

Dia juga meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, saat ini mereka bertindak atas nama publik bukan golongan tertentu. (Baca juga: 3.022 Orang Terjaring Razia Masker pada PSBB Total Hari Pertama)

Mufida khawatir perang terhadap COVID-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas. "Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," pungkasnya.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2012 seconds (0.1#10.140)