Jokowi Minta Luhut Kendalikan Covid-19, DPR: Tak Usah Dibikin Polemik

Selasa, 15 September 2020 - 15:01 WIB
loading...
Jokowi Minta Luhut Kendalikan...
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta keputusan Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan angka COVID-19 di 9 provinsi tidak menjadi polemik di masyarakat. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (14/9/2020) kemarin, untuk menekan angka persebaran COVID-19 di 9 provinsi dalam 2 pekan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan tersendiri.

"Saya pikir mungkin Pak Jokowi mempunyai beberapa pertimbangan dan juga dalam situasi pandemi COVID yang sedang melanda pada saat ini, yang grafiknya baik memang diperlukan beberapa pembagian-pembagian tugas," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020). (Baca juga: Luhut Bongkar Tiga Titah Jokowi, Apa Itu? )

Menurut Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR ini, karena Komite Penanganan COVID-19 memiliki tugas untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan pandemi COVID-19, maka diperlukan tenaga tambahan untuk menekan kasus positif COVID-19 di secara nasional.

"Sehingga presiden memberikan tugas kepada Menko Maritim untuk ikut andil dalam pemberantasan COVID-19," ujar Dasco.

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini meminta agar penunjukkan ini tidak perlu dijadikan polemik oleh masyarakat. Karena, Jokowi pasti memiliki pertimbangan sendiri soal penugasan ini. (Baca juga: Turis Asing Belum Masuk, Luhut: Enggak Masalah, Kita Sakti Loh! )

"Saya pikir itu semua nggak usah dibikin polemik, karena presiden sebagai penanggung jawab tentunya mempunyai pertimbangan sendiri," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Chatib Basri Sangkal...
Chatib Basri Sangkal Ditawari Prabowo Posisi Menkeu Gantikan Purbaya
Dasco Ungkap Tujuan...
Dasco Ungkap Tujuan Prabowo Panggil Chatib Basri-Luhut ke Istana
Bareng Luhut Temui Prabowo,...
Bareng Luhut Temui Prabowo, Chatib Basri Buka Suara soal Isu Gantikan Purbaya
Rekomendasi
Implementasi B50 Dimulai...
Implementasi B50 Dimulai 1 Juli 2026, Jubir ESDM: Bisa Hemat Devisa Rp157 Triliun
Solusi Praktis Pengurusan...
Solusi Praktis Pengurusan Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis
Sebaik-baikya Puasa...
Sebaik-baikya Puasa Setelah Ramadan, Ternyata Puasa Muharram!
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
Resmi, DPR Akhirnya...
Resmi, DPR Akhirnya Minta TikTok Angkat Kaki dari AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved