KPK-Kejagung Diminta Berantas Praktik Mafia Haji dan Umrah hingga Tuntas

“KPK dan Kejagung harus berani menelusuri aliran kepentingan dari hulu ke hilir. Jika ada oknum pejabat yang terlibat, proses tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Baca juga: KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Mantan Penyidik Heran

Aminullah menilai, publik membutuhkan langkah yang konsisten dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama di tengah meningkatnya laporan jemaah yang dirugikan oleh biro perjalanan tidak resmi.

Aminullah mengutip data indikatif mengenai jumlah jemaah yang menjadi korban agen ilegal dan penyelenggara nakal yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci. Aminullah menyebut pembenahan sistem tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga integritas aparat dan transparansi birokrasi.

“Negara dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah wajib memastikan bahwa jalannya ibadah umat terlindungi. Korupsi dalam urusan ibadah adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” jelasnya.