KPK-Kejagung Diminta Berantas Praktik Mafia Haji dan Umrah hingga Tuntas
Senin, 01 Desember 2025 - 19:56 WIB
loading...
KPK dan Kejagung diminta untuk melakukan pemberantasan menyeluruh terhadap praktik mafia haji dan umrah. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk melakukan pemberantasan menyeluruh terhadap praktik mafia haji dan umrah. Sebab tindakan tersebut dinilai merugikan umat dan mencederai integritas penyelenggaraan ibadah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan haji dan umrah telah menjadi masalah serius yang memerlukan respons cepat dan terukur dari aparat penegak hukum.
“Praktik mafia haji dan umrah bukan semata urusan penipuan finansial. Ini pelanggaran hukum berat karena merampas harapan umat yang menabung bertahun-tahun untuk beribadah,” tegasnya di Jakarta, Senin (1/12/2025)
Baca juga: KPK Periksa 350 Biro Travel Haji terkait Kasus Kuota Haji 2024
Aminullah menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau agen perjalanan yang memanipulasi layanan. Aminullah meminta lembaga penegak hukum mengusut secara menyeluruh rantai keterlibatan pihak-pihak yang diduga memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan haji dan umrah telah menjadi masalah serius yang memerlukan respons cepat dan terukur dari aparat penegak hukum.
“Praktik mafia haji dan umrah bukan semata urusan penipuan finansial. Ini pelanggaran hukum berat karena merampas harapan umat yang menabung bertahun-tahun untuk beribadah,” tegasnya di Jakarta, Senin (1/12/2025)
Baca juga: KPK Periksa 350 Biro Travel Haji terkait Kasus Kuota Haji 2024
Aminullah menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau agen perjalanan yang memanipulasi layanan. Aminullah meminta lembaga penegak hukum mengusut secara menyeluruh rantai keterlibatan pihak-pihak yang diduga memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
Lihat Juga :
