Direktorat Jenderal Pesantren Didorong Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional

Ismail menyebut tiga persoalan mendesak yang membutuhkan intervensi struktural: ketimpangan fasilitas, minimnya pendampingan manajerial, dan belum solidnya basis data nasional pesantren. Dirjen Pesantren, menurutnya, akan hadir sebagai pusat koordinasi untuk memastikan standar mutu, pemerataan bantuan, hingga penguatan peran sosial dan ekonomi pesantren. “Ini mandat peradaban, bukan semata-mata penambahan struktur,” tegasnya.

Direktur Pesantren Basnang Said memaparkan perjalanan panjang negara dalam memperjuangkan regulasi pesantren, mulai dari era program kesetaraan, peringatan Hari Santri, hingga UU Pesantren. Ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada regulasi, tetapi implementasi.

Basnang mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan rancangan struktur SOTK baru, termasuk wacana membentuk direktorat khusus seperti Pendidikan Ma’had Aly, Muadalah dan Lembaga Formal, hingga Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Langkah ini disebutnya sebagai jawaban konkret pemerintahan Presiden Prabowo dan Menag Nasaruddin Umar terhadap kebutuhan pesantren.

Halaqah ini juga memunculkan gagasan jangka panjang, termasuk pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren di tingkat S2 dan S3 sebagai fondasi akademik penguatan lembaga.

Seluruh narasumber sepakat masa depan pesantren Indonesia menuntut tata kelola yang lebih profesional, berkelanjutan, dan terbuka pada kolaborasi. Pesantren diharapkan menjadi model harmonisasi spiritualitas, ekologis, dan ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian umat.

Halaqah ditutup dengan optimisme bahwa pengasuh pesantren akan menjadi motor utama dalam merumuskan kebutuhan teknis pembentukan Dirjen Pesantren. “Struktur ini hadir untuk melayani pesantren, bukan sebaliknya,” ujar Ismail.