Tutup Apel Kasatwil 2025, Wakapolri: Titik Awal Ekspektasi Publik agar Polri Makin Humanis dan Responsif
Kamis, 27 November 2025 - 09:28 WIB
loading...
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menutup apel Kasatwil 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Rabu (26/11/2025). Dia menegaskan apel Kasatwil bukan akhir melainkan titik awal dari ekspektasi publik agar Polri makin transparan, humanis, dan responsif. Foto: Ari
A
A
A
JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menutup kegiatan apel Kasatwil tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 26 November 2025. Dalam amanatnya, dia menegaskan apel Kasatwil bukan akhir melainkan titik awal dari ekspektasi publik agar Polri semakin transparan, humanis, responsif, dan berpegang pada prinsip to serve and protect.
"Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan," ujar Dedi.
Baca juga: Dialog Kebangsaan PMPI-Polri, Transformasi Polri Presisi Songsong Indonesia Emas 2045
Mantan Irwasum Polri ini mengatakan, Polri bukan organisasi antikritik. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemerhati menjadi dasar bagi Polri untuk berubah menjadi lebih profesional dan dipercaya publik.
Untuk itu, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unjuk rasa sebagai ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perkap.
Polri saat ini sedang menyusun Perkap baru terkait penanganan unjuk rasa sebagai bagian dari perubahan institusi menuju ke arah yang lebih baik. Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis.
"Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan masukan dari koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct," ungkapnya.
Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan pada Januari 2026 akan dilaksanakan studi komparatif ke Inggris untuk mendalami lima siklus dalam bertindak yang menjadi standar kepolisian di negara tersebut.
Aturan baru nantinya menggantikan pola tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak. "Mengarahkan bahwa setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unjuk rasa dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unjuk rasa ke depan," ujarnya.
Menurut dia, para Kapolres adalah calon pemimpin Polri di masa depan, sehingga perubahan Polri ke arah yang lebih baik ditentukan oleh kualitas SDM yang mengisinya. "Mengajak seluruh jajaran berpikir kritis dalam menghadapi masalah serta memastikan penyelesaian berbasis kajian dan fakta di lapangan," ucapnya.
Mengambil pembelajaran dari Agustus Kelabu dan Black September, khususnya terkait kelayakan tenda personel di lapangan, yang harus diperbaiki agar lebih layak bagi pergantian pasukan yang berlangsung hingga satu bulan.
Prototipe tenda baru telah dirumuskan melalui studi komparatif, lebih manusiawi, dan tidak panas, serta didistribusikan bertahap ke seluruh satuan wilayah.
Dia pun mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja satu tahun terakhir dan menekankan pentingnya menyamakan visi sejalan dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins yang mencerminkan perubahan nyata serta terukur.
"Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan," ujar Dedi.
Baca juga: Dialog Kebangsaan PMPI-Polri, Transformasi Polri Presisi Songsong Indonesia Emas 2045
Mantan Irwasum Polri ini mengatakan, Polri bukan organisasi antikritik. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemerhati menjadi dasar bagi Polri untuk berubah menjadi lebih profesional dan dipercaya publik.
Untuk itu, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unjuk rasa sebagai ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perkap.
Polri saat ini sedang menyusun Perkap baru terkait penanganan unjuk rasa sebagai bagian dari perubahan institusi menuju ke arah yang lebih baik. Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis.
"Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan masukan dari koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct," ungkapnya.
Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan pada Januari 2026 akan dilaksanakan studi komparatif ke Inggris untuk mendalami lima siklus dalam bertindak yang menjadi standar kepolisian di negara tersebut.
Aturan baru nantinya menggantikan pola tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak. "Mengarahkan bahwa setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unjuk rasa dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unjuk rasa ke depan," ujarnya.
Menurut dia, para Kapolres adalah calon pemimpin Polri di masa depan, sehingga perubahan Polri ke arah yang lebih baik ditentukan oleh kualitas SDM yang mengisinya. "Mengajak seluruh jajaran berpikir kritis dalam menghadapi masalah serta memastikan penyelesaian berbasis kajian dan fakta di lapangan," ucapnya.
Mengambil pembelajaran dari Agustus Kelabu dan Black September, khususnya terkait kelayakan tenda personel di lapangan, yang harus diperbaiki agar lebih layak bagi pergantian pasukan yang berlangsung hingga satu bulan.
Prototipe tenda baru telah dirumuskan melalui studi komparatif, lebih manusiawi, dan tidak panas, serta didistribusikan bertahap ke seluruh satuan wilayah.
Dia pun mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja satu tahun terakhir dan menekankan pentingnya menyamakan visi sejalan dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins yang mencerminkan perubahan nyata serta terukur.
(jon)
Lihat Juga :
