KLH, BIG, dan BMKG Perkuat Data Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rabu, 26 November 2025 - 18:04 WIB
loading...
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu sebagai langkah memperkuat integrasi data spasial untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun penandatanganan nota kesepahaman tersebut bersamaan dengan peluncuran EGIS KLH/BPLH (Environmental Geospatial Information System Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) pada Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 yang berlangsung di Serpong, Tangerang, Selasa (25/11/2025).
EGIS KLH/BPLH dikembangkan sebagai platform pusat pengelolaan, analisis spasial dan penyajian IGT lingkungan hidup yang berdayaguna, berkesinambungan, dan integrasi. Sistem ini menjadi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia.
Baca juga: Resmi Tutup Paviliun di COP30, Indonesia Perkuat Aksi Nyata Menuju Net Zero
“Kita harus menjadikan kondisi lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan, bukan hanya bahan diskusi. Keputusan pembangunan harus berpijak pada data yang presisi dan terukur. 70 persen aksi mitigasi berada di daerah. Itu berarti masa depan komitmen Indonesia setelah COP30 ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di daerah hari ini dan seterusnya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya.
Peluncuran EGIS diperkuat melalui penandatanganan dua nota kesepahaman penting. MoU antara KLH/BPLH dan BIG mencakup dukungan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup, sinkronisasi data lintas K/L, serta kolaborasi program strategis nasional berbasis geospasial.
Sementara BMKG meliputi kerja sama dalam perlindungan lingkungan hidup, kajian meteorologi, klimatologi, geofisika, penerapan modifikasi cuaca, serta publikasi bersama yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains. EGIS KLH/BPLH menyediakan sejumlah fitur utama, antara lain Peta interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta Layanan Berbagi Pakai berbasis API.
Sistem ini telah mengintegrasikan 71 jenis informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, yang terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru yang akan terus dikembangkan sesuai standar kualitas. Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa teknologi geospasial perlu disertai kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha.
Lingkungan bukan beban bagi pembangunan. Ia adalah perlindungan jangka panjang bagi wilayah, bisnis, dan generasi yang akan datang. Mari kita bekerja bukan hanya karena mandat, tetapi karena cinta kepada negeri ini.
Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan tata lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data.
Adapun penandatanganan nota kesepahaman tersebut bersamaan dengan peluncuran EGIS KLH/BPLH (Environmental Geospatial Information System Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) pada Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 yang berlangsung di Serpong, Tangerang, Selasa (25/11/2025).
EGIS KLH/BPLH dikembangkan sebagai platform pusat pengelolaan, analisis spasial dan penyajian IGT lingkungan hidup yang berdayaguna, berkesinambungan, dan integrasi. Sistem ini menjadi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia.
Baca juga: Resmi Tutup Paviliun di COP30, Indonesia Perkuat Aksi Nyata Menuju Net Zero
“Kita harus menjadikan kondisi lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan, bukan hanya bahan diskusi. Keputusan pembangunan harus berpijak pada data yang presisi dan terukur. 70 persen aksi mitigasi berada di daerah. Itu berarti masa depan komitmen Indonesia setelah COP30 ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di daerah hari ini dan seterusnya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya.
Peluncuran EGIS diperkuat melalui penandatanganan dua nota kesepahaman penting. MoU antara KLH/BPLH dan BIG mencakup dukungan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup, sinkronisasi data lintas K/L, serta kolaborasi program strategis nasional berbasis geospasial.
Sementara BMKG meliputi kerja sama dalam perlindungan lingkungan hidup, kajian meteorologi, klimatologi, geofisika, penerapan modifikasi cuaca, serta publikasi bersama yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains. EGIS KLH/BPLH menyediakan sejumlah fitur utama, antara lain Peta interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta Layanan Berbagi Pakai berbasis API.
Sistem ini telah mengintegrasikan 71 jenis informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, yang terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru yang akan terus dikembangkan sesuai standar kualitas. Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa teknologi geospasial perlu disertai kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha.
Lingkungan bukan beban bagi pembangunan. Ia adalah perlindungan jangka panjang bagi wilayah, bisnis, dan generasi yang akan datang. Mari kita bekerja bukan hanya karena mandat, tetapi karena cinta kepada negeri ini.
Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan tata lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data.
(rca)
Lihat Juga :
