Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
Rabu, 26 November 2025 - 06:04 WIB
loading...
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) telah memeriksa sebanyak 40 saksi di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, puluhan saksi itu berasal dari pihak birokrasi dan swasta.
"Udah 40-an. 40 lebih mungkin, hampir 40-an," kata Anang kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Anang tidak mengungkap secara detail siapa saja saksi yang telah diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di perkara pajak ini. Termasuk, ketika dikonfirmasi apakah ada pejabat tinggi Kementerian Keuangan yang sudah dimintai keterangan dalam kasus itu.
Baca Juga: Kejagung Cekal Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan 4 Orang Lainnya
"Pokoknya dari birokrasi ada, unsur birokrasi ada, dari unsur swasta juga ada," ujarnya.
Kejagung mengusut kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Anang menyebut dalam kasus ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan yang kongkalikong dengan wajib pajak.
Ia menjelaskan pemufakatan keduanya itu dilakukan agar pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan dapat lebih rendah. Sebagai imbalannya, kata dia, wajib pajak atau perusahaan akan memberikan setoran kepada petugas tersebut.
Diketahui, dalam kasus ini sejumlah pihak juga telah dicekal mulai dari Direktur Utama (Dirut) PT Djarum Victor Rachmat Hartono dan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi (KD).
Kemudian Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Ning Dijah Prananingrum selaku kepala KPP Madya Dua Semarang dan Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak.
"Udah 40-an. 40 lebih mungkin, hampir 40-an," kata Anang kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Anang tidak mengungkap secara detail siapa saja saksi yang telah diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di perkara pajak ini. Termasuk, ketika dikonfirmasi apakah ada pejabat tinggi Kementerian Keuangan yang sudah dimintai keterangan dalam kasus itu.
Baca Juga: Kejagung Cekal Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan 4 Orang Lainnya
"Pokoknya dari birokrasi ada, unsur birokrasi ada, dari unsur swasta juga ada," ujarnya.
Kejagung mengusut kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Anang menyebut dalam kasus ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan yang kongkalikong dengan wajib pajak.
Ia menjelaskan pemufakatan keduanya itu dilakukan agar pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan dapat lebih rendah. Sebagai imbalannya, kata dia, wajib pajak atau perusahaan akan memberikan setoran kepada petugas tersebut.
Diketahui, dalam kasus ini sejumlah pihak juga telah dicekal mulai dari Direktur Utama (Dirut) PT Djarum Victor Rachmat Hartono dan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi (KD).
Kemudian Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Ning Dijah Prananingrum selaku kepala KPP Madya Dua Semarang dan Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak.
(zik)
Lihat Juga :
