2 Kasus Rehabilitasi yang Menyita Perhatian Publik, Dua Guru SMAN Luwu Utara dan Ira Puspadewi

JAKARTA - Dua kasus rehabilitasi yang menyita perhatian publik tahun 2025 yakni 2 guru SMAN Luwu Utara dan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Dua kasus tersebut mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dua guru SMAN Luwu Utara yakni Rasnal dan Abdul Muis Muharram terkait kasus dugaan pungutan dana komite sekolah. Keduanya dapat rehabilitasi setelah ditetapkan tersangka.

Baca juga: BREAKING NEWS! Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi

Kemudian, Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Selain Ira, vonis juga dijatuhkan pada Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Kini, ketiganya mendapat rehabilitasi dari Prabowo.

Berikut sekelumit mengenai kasus 2 guru SMAN Luwu Utara dan Ira Puspadewi yang menyita perhatian publik. Lalu, mendapat atensi Presiden Prabowo.

2 Kasus Rehabilitasi yang Menyita Perhatian Publik

1. Dua guru SMAN Luwu Utara

Dua guru SMAN Luwu Utara yakni Rasnal dan Abdul Muis Muharram mendapat rehabilitasi dari Prabowo. Keputusan pemberian rehabilitasi berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

“Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI kemudian kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 guru SMA 1 Luwu Utara,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, belum lama ini.

Kasus ini mencuat berawal 5 tahun lalu di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari 10 guru honorer yang belum menerima gaji selama 10 bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang di antaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.

2. Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi

Presiden Prabowo menyetujui memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Ira dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022.

Tak hanya Ira, Prabowo juga menyetujui pemberian rehabilitasi untuk Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan terkait kasus yang menjerat ketiganya, DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat atau kelompok masyarakat.

"Pimpinan DPR kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak Juli 2024," ujar Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Hasil kajian hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. "Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," katanya.

Sebelumnya, 3 mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi KSU akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Ketiganya didakwa telah merugikan negara mencapai Rp1,2 triliun.