Menhan Targetkan Bentuk 150 Batalyon per Tahun untuk Jaga Wilayah dan Aset Vital
Senin, 24 November 2025 - 18:08 WIB
loading...
Menhan Targetkan Bentuk 150 Batalyon per Tahun untuk Jaga Wilayah dan Aset Vital
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan, TNI bakal membangun 150 batalyon per tahun. Hal itu ditujukan untuk mengamankan keutuhan wilayah dan menjaga aset vital nasional.
Hal itu diungkapkan Sjafrie usai raler secara tertutup bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Menurut Sjafrie, pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas nasional. "Untuk itu, diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalyon, dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Menhan: Prajurit TNI dan Rakyat Bersatu Bangun Pertahanan Pulau Terdepan
Sjafrie mengatakan, ada 514 kabupaten dan aset vital nasional yang punya pengaruh besar terhadap kedaulatan negara. Untuk itu, Sjafrie menilai, pemerintah dituntut memperkuat TNI.
"Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalyon Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalyon per tahun," kata Sjafrie.
Sjafrie menyebut, penambahan batalyon itu tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional.
Baca juga: Menhan Bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Bahas Isu Pasokan Senjata ke KKB?
"Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita," ucapnya.
Sjafrie mengatakan, pengamanan ini merupakan kewenangan TNI untuk menjalankan fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang tertuang di UU TNI. Operasi pengamanan aset vital nasional itu akan dimulai dalam waktu dekat.
"Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh BAIS, untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik," ucapnya.
Hal itu diungkapkan Sjafrie usai raler secara tertutup bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Menurut Sjafrie, pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas nasional. "Untuk itu, diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalyon, dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Menhan: Prajurit TNI dan Rakyat Bersatu Bangun Pertahanan Pulau Terdepan
Sjafrie mengatakan, ada 514 kabupaten dan aset vital nasional yang punya pengaruh besar terhadap kedaulatan negara. Untuk itu, Sjafrie menilai, pemerintah dituntut memperkuat TNI.
"Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalyon Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalyon per tahun," kata Sjafrie.
Sjafrie menyebut, penambahan batalyon itu tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional.
Baca juga: Menhan Bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Bahas Isu Pasokan Senjata ke KKB?
"Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita," ucapnya.
Sjafrie mengatakan, pengamanan ini merupakan kewenangan TNI untuk menjalankan fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang tertuang di UU TNI. Operasi pengamanan aset vital nasional itu akan dimulai dalam waktu dekat.
"Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh BAIS, untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
