Fadel Muhammad Desak Presiden Percepat Vaksin Covid-19

Selasa, 15 September 2020 - 00:28 WIB
loading...
Fadel Muhammad Desak...
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat ketersediaan vaksin Covid-19. Foto: Abdul Rochim/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat ketersediaan vaksin Covid-19 , seiring terus bertambahnya kasus baru dalam jumlah besar. Data terbaru yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Senin (14/9/2020), penambahan kasus baru mencapai 3.141 kasus. Sehingga akumulasi sebanyak 221.523 orang.

“Besok kita akan datang ke Bandung (PT Biofarma) kita lihat vaksin. Kita mendesak Presiden mempercepat penyuntikan vaksin ke rakyat,” ujar Fadel di sela Focus Group Discussion (FGD) Kebangsaaan bertema Pedoman Haluan Negara sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional di Hotel Atria, Gading Serpong, Tengerang, Senin 14 September 2020.

Fadel mengatakan, Biorfarma sebenarnya sudah siap dengan vaksinnya, namun ada protokol kesehatan yang ketat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam penggunaan vaksin baru yang akan digunakan. (Baca juga: Rusia Mulai Kirim Gelombang Pertama Vaksin Covid-19 )

Nah, menurut saya karena sekarang ini keadaan darurat sehingga jangan terlalu ikut protokol lagi. Kita nggak ada pilihan. Ini soal kesehatan, sudah ada barangnya. Kenapa China berani, Rusia berani,” tuturnya.

Karena itu, rencananya pada Selasa (15/9/2020), para pimpinan MPR akan berkunjung ke PT Biofarma untuk memastikan kesiapan atas ketersediaan vaksin Covid-19. “Kita ingin melihat langsung. Langkah berani menurut saya. Dampak negatifnya (dari vaksin) nggak terlalu besar, hanya diare,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta agar ketersediaan vaksin ini dipercepat. Apalagi, vaksin yang ada ini hanya untuk meningkatkan imun tubuh. (Baca juga: Indonesia Dorong Kerja Sama UE-ASEAN dalam Pengadaan Vaksin Covid-19 )

“Ini soal vitamin supaya imun tubuh kuat. MPR mendesak percepat penggunaan vaksin untuk kepentingan rakyat daripada kita terbelenggu oleh protokol WHO yang mempersulit kita. Deadline kita beri sebulan. Kalau tidak kita gebrak,” katanya.
(mhd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tak Hanya Mantan Presiden...
Tak Hanya Mantan Presiden dan Wapres, Prabowo Juga Undang Ketum Parpol hingga Eks Menlu
Polemik Utang Kereta...
Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Ungkap Keuntungan Sosial
Prabowo Beberkan Pencapaian...
Prabowo Beberkan Pencapaian Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Roy Suryo Keluarkan Tantangan Gantung di Monas
Covid-19 Meningkat di...
Covid-19 Meningkat di Singapura, Thailand, dan Hong Kong, Kemenkes: Indonesia Aman
Besok, Sidang Perdana...
Besok, Sidang Perdana Gugatan Jokowi Digelar Terbuka
Jokowi Respons Tudingan...
Jokowi Respons Tudingan Soal Partai Cokelat Dibuktikan Lewat Bawaslu atau MK
Eks Bos CDC Klaim Peran...
Eks Bos CDC Klaim Peran Penting AS dalam Memulai Pandemi Covid
Jokowi Lengser, Kiky...
Jokowi Lengser, Kiky Saputri Bagikan Momen Berkesan Bersama Para Menteri
Rekomendasi
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved