Persepsi Positif Publik Dinilai sebagai Bukti Kinerja Kejaksaan Diakui

Dirinya pun mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi ajang bongkar-pasang aktor, sementara modusnya tetap berjalan. "Maka Presiden Prabowo harus memprioritaskan upaya reformasi terhadap sistem yang masih menimbulkan praktik-praktik korupsi," jelasnya.

"Seperti kasus pengadaan minyak mentah, jangan hanya bongkar pasang pemain, tapi modus korupsinya tetap sama, tapi sistemnya harus diubah sehingga menekan terjadinya korupsi," sambungnya.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pekan lalu menunjukkan bahwa Kejagung menempati posisi teratas sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan total terhadap Kejagung mencapai 76 persen, terdiri dari 10 persen sangat percaya dan 66 persen cukup percaya.

Temuan ini dianggap mencerminkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dalam beberapa kasus besar yang ditangani Kejagung belakangan ini.