Kenapa Kepala Daerah Nekat Korupsi? Ini Analisis Mantan Penyidik KPK
Rabu, 12 November 2025 - 06:00 WIB
loading...
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menjadi sorotan. Kenapa para kepala daerah tersebut nekat melakukan tindakan tersebut?
Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap , biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tinggi membuat para kepala daerah berpikir untuk secepatnya balik modal. Karena itu, jangan heran jika kepala daerah tersebut terjerat kasus korupsi.
Penilaian tersebut disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap. "Pilkada yang mahal ini akhirnya membuat para kepala daerah ini berpikir untuk secepat mungkin, secepat-cepatnya itu mereka bisa BEP (break even point), balik modal," kata Yudi dalam podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (12/11/2025).
Baca Juga: OTT Gubernur Riau, KPK: Kasusnya Berkaitan dengan Jatah Preman Penambahan Anggaran
Setelah itu, kata Yudi, kepala daerah tersebut mencari untung di tahun-tahun berikutnya. "Kemudian di tahun selanjutnya, menjelang akhir, dia berpikiran bagaimana mengumpulkan uang kampanye," ujarnya.
Yudi juga menyinggung soal ikan busuk dari kepala. Menurut Yudi, sebenarnya para ASN (aparatur sipil negara) ingin berkompetisi secara wajar untuk menjadi kepala dinas, tidak perlu menyetor uang dan tidak perlu menjilat.
"Sebenarnya proses politik pilkada bagus, dibandingkan dengan dipilih DPR yang lebih tertutup dan hanya berapa orang saja yang menentukan untuk lima tahun ke depan. Tetapi ya tadi, biaya politik yang mahal ini akhirnya membuat mereka berpikir (balik modal dan melakukan korupsi)," jelasnya.
Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap , biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tinggi membuat para kepala daerah berpikir untuk secepatnya balik modal. Karena itu, jangan heran jika kepala daerah tersebut terjerat kasus korupsi.
Penilaian tersebut disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap. "Pilkada yang mahal ini akhirnya membuat para kepala daerah ini berpikir untuk secepat mungkin, secepat-cepatnya itu mereka bisa BEP (break even point), balik modal," kata Yudi dalam podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (12/11/2025).
Baca Juga: OTT Gubernur Riau, KPK: Kasusnya Berkaitan dengan Jatah Preman Penambahan Anggaran
Setelah itu, kata Yudi, kepala daerah tersebut mencari untung di tahun-tahun berikutnya. "Kemudian di tahun selanjutnya, menjelang akhir, dia berpikiran bagaimana mengumpulkan uang kampanye," ujarnya.
Yudi juga menyinggung soal ikan busuk dari kepala. Menurut Yudi, sebenarnya para ASN (aparatur sipil negara) ingin berkompetisi secara wajar untuk menjadi kepala dinas, tidak perlu menyetor uang dan tidak perlu menjilat.
"Sebenarnya proses politik pilkada bagus, dibandingkan dengan dipilih DPR yang lebih tertutup dan hanya berapa orang saja yang menentukan untuk lima tahun ke depan. Tetapi ya tadi, biaya politik yang mahal ini akhirnya membuat mereka berpikir (balik modal dan melakukan korupsi)," jelasnya.
(zik)
Lihat Juga :
