Soeharto Pahlawan Nasional, Politisi Golkar: Masak Setiap Ada Kontra Harus Dibatalkan?

JAKARTA - Politisi muda Partai Golkar Jakarta M Fauzan Irvan angkat bicara terkait polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto. Menurut Fauzan, Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia, baik sebagai prajurit TNI maupun sebagai kepala negara yang memimpin di masa transisi pasca-Orde Lama.

“Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Bahkan dalam konteks sejarah bangsa, Soeharto memiliki peran penting yang tidak bisa dihapuskan begitu saja,” katanya dalam Dialog Nasional bertema Layakkah Soeharto Mendapat Gelar Pahlawan Nasional di Jakarta Barat, Selasa (11/11/2025). Baca juga: Daftar Lengkap 10 Pahlawan Nasional Tahun 2025 dan Jasanya bagi Negara

Dalam dialog tersebut, Fauzan menjelaskan bahwa Soeharto adalah tokoh militer yang berjasa besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. “Soeharto adalah prajurit terbaik yang pernah dimiliki TNI. Ia berperan penting dalam operasi Trikora yang membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda,” ujarnya.



Selain itu, Soeharto juga disebut berperan sentral dalam menumpas pemberontakan G30S/PKI dan mengembalikan stabilitas nasional di masa-masa genting. Menurut Fauzan, langkah tegas yang diambil Soeharto pada masa itu berperan besar dalam menjaga ideologi Pancasila sebagai dasar negara. “Kalau tidak ada tindakan dari Soeharto dalam peristiwa G30S/PKI, mungkin hari ini kita tidak lagi mengenal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini fakta sejarah,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama masa kepemimpinan Soeharto, banyak fondasi ekonomi dan infrastruktur nasional yang dibangun dan masih dirasakan manfaatnya hingga kini. “Kita tidak menutup mata bahwa ada pelanggaran atau kesalahan. Tapi kontribusi dan hasil nyata pembangunan di masa itu tidak bisa dihapuskan. Banyak generasi yang menikmati hasilnya sampai sekarang,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada seseorang bukanlah keputusan sepihak. Prosesnya panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga kementerian terkait.

“Sebelum keputusan sampai ke presiden, ada tim peneliti, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mengkaji secara mendalam. Jadi tidak mungkin seseorang langsung ditetapkan tanpa prosedur,” jelasnya.

Ia menilai, jika semua prosedur telah dijalankan dan rekomendasi diberikan secara resmi, maka keputusan tersebut harus dihormati. Menurutnya, tidak sepatutnya setiap ada perbedaan pandangan justru dijadikan alasan untuk membatalkan hasil kajian yang sudah sah. Baca juga: Tragedi Kelam G30S/PKI dan Jenderal Soeharto Simbol Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

“Kalau sudah melalui mekanisme formal dan riset yang melibatkan banyak pihak, keputusan itu seharusnya dihormati. Masak setiap ada kontra harus dibatalkan? Itu artinya kita menolak proses demokratis yang sudah dijalankan,” tegasnya.

Fauzan mengajak masyarakat untuk lebih objektif dalam menilai jasa para tokoh bangsa. Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai gelar Pahlawan Nasional tidak semestinya dijadikan alat politik atau sentimen masa lalu.

“Kita tidak sedang membicarakan dosa pribadi, tapi kontribusi terhadap negara. Soeharto adalah bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Ia punya andil besar dalam menjaga keutuhan Indonesia,” terangnya.