Soeharto Pahlawan Nasional, Fadli Zon Beberkan Alasannya
Senin, 10 November 2025 - 15:00 WIB
loading...
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon membeberkan alasan penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon membeberkan alasan penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional . Keputusan tersebut diambil setelah kajian panjang dan komprehensif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
"Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi," jelas Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Fadli menjelaskan, penilaian terhadap jasa Soeharto tidak hanya berfokus pada masa kepemimpinannya sebagai presiden, tetapi juga pada kontribusinya di bidang militer dan sosial ekonomi.
Baca Juga: Golkar Apresiasi Keputusan Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur
"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa," kata Fadli.
Fadli menambahkan, Soeharto dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama pada masa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). "Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI," ujarnya.
Menanggapi perdebatan publik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan dengan masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut telah melalui proses hukum.
Baca Juga: Profil Rahmah El Yunusiyyah, Tokoh Perempuan Minangkabau yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
"Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya dan semua proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," tegasnya.
Fadli menekankan pentingnya penulisan sejarah nasional yang ilmiah, objektif, dan bebas dari bias politik. "Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, para ahlinya. Kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah," ujarnya.
Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, kini tengah memperkuat riset sejarah melalui Direktorat Sejarah dan Museum, dengan melibatkan puluhan perguruan tinggi untuk meneliti kembali peran tokoh-tokoh bangsa, termasuk Soeharto.
"Yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian,” katanya.
Diketahui, Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Sarwo Edhie Wibowo, Rahmah El Yunusiyyah, Mochtar Kusumaatmadja, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Penganugerahan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
"Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi," jelas Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Fadli menjelaskan, penilaian terhadap jasa Soeharto tidak hanya berfokus pada masa kepemimpinannya sebagai presiden, tetapi juga pada kontribusinya di bidang militer dan sosial ekonomi.
Baca Juga: Golkar Apresiasi Keputusan Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur
"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa," kata Fadli.
Fadli menambahkan, Soeharto dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama pada masa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). "Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI," ujarnya.
Menanggapi perdebatan publik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan dengan masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut telah melalui proses hukum.
Baca Juga: Profil Rahmah El Yunusiyyah, Tokoh Perempuan Minangkabau yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
"Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya dan semua proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," tegasnya.
Fadli menekankan pentingnya penulisan sejarah nasional yang ilmiah, objektif, dan bebas dari bias politik. "Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, para ahlinya. Kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah," ujarnya.
Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, kini tengah memperkuat riset sejarah melalui Direktorat Sejarah dan Museum, dengan melibatkan puluhan perguruan tinggi untuk meneliti kembali peran tokoh-tokoh bangsa, termasuk Soeharto.
"Yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian,” katanya.
Diketahui, Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Sarwo Edhie Wibowo, Rahmah El Yunusiyyah, Mochtar Kusumaatmadja, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Penganugerahan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
(zik)
Lihat Juga :
