Gelar Pahlawan Nasional untuk Pemimpin Bangsa Simbol Kedewasaan Kolektif Bernegara
Minggu, 09 November 2025 - 18:57 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Sekata Institut Andri Frediansyah menekankan pentingnya bangsa ini membangun kesadaran dan kedewasaan kolektif dalam bernegara agar tidak terus terjebak dalam luka masa lalu. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto merupakan hal yang wajar secara personal dan historis. Direktur Eksekutif Sentra Keadilan dan Ketahanan Institut (Sekata Institut) Andri Frediansyah menekankan pentingnya bangsa ini membangun kesadaran dan kedewasaan kolektif dalam bernegara agar tidak terus terjebak dalam luka masa lalu.
Andri mengatakan jika luka sejarah dijadikan dasar untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional, maka bangsa ini akan terus terjebak dalam paradoks masa lalu. Padahal, bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya, terlepas dari perbedaan pandangan politik di masa lampau.
Baca juga: Presiden Prabowo Umumkan Penerima Gelar Pahlawan Nasional pada 10 November
“Untuk menjaga stabilitas nasional dibutuhkan tenaga, pikiran, bahkan pengendalian emosi dan perasaan yang besar sebagaimana pernah dilakukan Pak Harto selama 32 tahun memimpin,” katanya, Minggu (9/11/2025).
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah mencapai stabilitas nasional yang kuat, pembangunan infrastruktur dasar yang masif, peningkatan ekonomi, serta ketahanan negara yang tangguh. Bahkan, pada masa itu Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Asia.
“Tidak fair jika jasa besar Pak Harto tidak dijadikan pertimbangan dalam pemberian gelar pahlawan nasional. Gelar itu bukan sekadar penghormatan personal melainkan bentuk pengakuan negara atas kontribusi besar terhadap bangsa,” ungkap Andri.
Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru bisa menjadi simbol rekonsiliasi kebangsaan dan awal dari kesadaran kedewasaan kolektif masyarakat dalam bernegara.
“Bangsa ini perlu menatap ke depan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan semangat kebangsaan yang utuh. Penghargaan terhadap pemimpin masa lalu tanpa mengabaikan kritik merupakan wujud kedewasaan politik dan kenegaraan kita bersama,” ucapnya.
Andri mengatakan jika luka sejarah dijadikan dasar untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional, maka bangsa ini akan terus terjebak dalam paradoks masa lalu. Padahal, bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya, terlepas dari perbedaan pandangan politik di masa lampau.
Baca juga: Presiden Prabowo Umumkan Penerima Gelar Pahlawan Nasional pada 10 November
“Untuk menjaga stabilitas nasional dibutuhkan tenaga, pikiran, bahkan pengendalian emosi dan perasaan yang besar sebagaimana pernah dilakukan Pak Harto selama 32 tahun memimpin,” katanya, Minggu (9/11/2025).
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah mencapai stabilitas nasional yang kuat, pembangunan infrastruktur dasar yang masif, peningkatan ekonomi, serta ketahanan negara yang tangguh. Bahkan, pada masa itu Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Asia.
“Tidak fair jika jasa besar Pak Harto tidak dijadikan pertimbangan dalam pemberian gelar pahlawan nasional. Gelar itu bukan sekadar penghormatan personal melainkan bentuk pengakuan negara atas kontribusi besar terhadap bangsa,” ungkap Andri.
Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru bisa menjadi simbol rekonsiliasi kebangsaan dan awal dari kesadaran kedewasaan kolektif masyarakat dalam bernegara.
“Bangsa ini perlu menatap ke depan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan semangat kebangsaan yang utuh. Penghargaan terhadap pemimpin masa lalu tanpa mengabaikan kritik merupakan wujud kedewasaan politik dan kenegaraan kita bersama,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
