DPR Apresiasi Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta Luar Jawa
Rabu, 05 November 2025 - 11:56 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun jalur kereta luar Jawa. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Rencana itu dipandang sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, pembangunan jaringan kereta api sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, pengembangannya difokuskan di empat pulau besar, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.
“Sebagai contoh, di Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsepnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelas BHS, sapaan Bambang Haryo, Rabu (5/11/2025).
Baca juga: Prabowo Cek Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Berikut Rutenya
Dia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah diharapkan juga membangun rel kereta api konvensional di Sumatera yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer.
Dia menyebut, jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan sekitar Rp40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp52 triliun. Dengan modal itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api yang strategis bagi konektivitas logistik nasional.
Pemerintah juga bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) seharga sekitar Rp100 miliar per rangkaian atau total sekitar Rp10 triliun rupiah. Rangkaian kereta api terdiri dari rangkaian kereta penumpang kapasitas 10 gerbong, termasuk lokomotif.
Baca juga: 20 Jenderal TNI Bersiapkan Tinggalkan Militer usai Dimutasi pada Akhir September 2025
Dia mengungkapkan Trans Sulawesi sepanjang 1.750 Km dengan biaya kilometer panjang rel tidak lebih dari Rp60 triliun jauh lebih kecil tetapi memiliki dampak yang besar bagi ekonomi wilayah sekitar. Nantinya ekonomi di Sulawesi akan berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam.
Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatra dan 6 Provinsi di Sulawesi. Ekonomi akan menggeliat, dan tentu akan terjadi pemerataan berkat transportasi publik massal tersebut.
"Yang lebih bisa menumbuhkan ekonomi adalah perpindahan logistik yang cepat dalam jumlah besar daripada perpindahan penumpang,” jelasnya.
Dia menambahkan, pembangunan sistem kereta api di Provinsi Aceh sangat mendesak demi mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri. Selain itu juga untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI 1.
"Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing 30 juta TEUS per tahun dan ditambah wacana pembangunan Selat Kra di Thailand, kita harus berusaha mengambil pasar dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatera," ujarnya.
Pemerintah diharapkan meninjau kembali untuk memprioritaskan kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah Indonesia. Perpindahan logistik maupun penumpang dengan jumlah jauh lebih besar bisa memeratakan ekonomi. "Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat untuk Jakarta - Surabaya, bahkan hingga ke Banyuwangi," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, pembangunan jaringan kereta api sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, pengembangannya difokuskan di empat pulau besar, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.
“Sebagai contoh, di Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsepnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelas BHS, sapaan Bambang Haryo, Rabu (5/11/2025).
Baca juga: Prabowo Cek Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Berikut Rutenya
Dia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah diharapkan juga membangun rel kereta api konvensional di Sumatera yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer.
Dia menyebut, jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan sekitar Rp40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp52 triliun. Dengan modal itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api yang strategis bagi konektivitas logistik nasional.
Pemerintah juga bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) seharga sekitar Rp100 miliar per rangkaian atau total sekitar Rp10 triliun rupiah. Rangkaian kereta api terdiri dari rangkaian kereta penumpang kapasitas 10 gerbong, termasuk lokomotif.
Baca juga: 20 Jenderal TNI Bersiapkan Tinggalkan Militer usai Dimutasi pada Akhir September 2025
Dia mengungkapkan Trans Sulawesi sepanjang 1.750 Km dengan biaya kilometer panjang rel tidak lebih dari Rp60 triliun jauh lebih kecil tetapi memiliki dampak yang besar bagi ekonomi wilayah sekitar. Nantinya ekonomi di Sulawesi akan berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam.
Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatra dan 6 Provinsi di Sulawesi. Ekonomi akan menggeliat, dan tentu akan terjadi pemerataan berkat transportasi publik massal tersebut.
"Yang lebih bisa menumbuhkan ekonomi adalah perpindahan logistik yang cepat dalam jumlah besar daripada perpindahan penumpang,” jelasnya.
Dia menambahkan, pembangunan sistem kereta api di Provinsi Aceh sangat mendesak demi mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri. Selain itu juga untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI 1.
"Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing 30 juta TEUS per tahun dan ditambah wacana pembangunan Selat Kra di Thailand, kita harus berusaha mengambil pasar dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatera," ujarnya.
Pemerintah diharapkan meninjau kembali untuk memprioritaskan kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah Indonesia. Perpindahan logistik maupun penumpang dengan jumlah jauh lebih besar bisa memeratakan ekonomi. "Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat untuk Jakarta - Surabaya, bahkan hingga ke Banyuwangi," kata dia.
(cip)
Lihat Juga :
