Aliansi Mahasiswa Minta Golkar dan MKD DPR Proses Penonaktifan Adies Kadier
Sabtu, 01 November 2025 - 10:56 WIB
loading...
Partai Golkar dan MKD DPR diminta segera memproses langkah pergantian Wakil Ketua Komisi III Adies Kadier agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta segera memproses langkah pergantian Wakil Ketua Komisi III Adies Kadier agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Diketahui, pascapernyataan Partai Golkar pada bulan September lalu yang menonaktifkan Adies Kadier, MKD DPR belum melakukan tindakan apapun.
Ketua Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Muh Iqbal Zaelani mengatakan, Partai Golkar dan MKD DPR harus segera menuntaskan proses penonaktifan Adies Kadir. Hingga kini dia masih tercatat aktif di parlemen meski partainya telah mengumumkan keputusan nonaktif sejak 1 September 2025. Baca juga: Golkar Belum Cari Pengganti Adies Kadir untuk Kursi Pimpinan DPR
Iqbal menuturkan, lambatnya tindak lanjut terhadap status Adies Kadir berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Ia menilai Partai Golkar belum sungguh-sungguh dalam menjalankan keputusan internalnya.
”Jika Adies Kadir memang sudah dinonaktifkan, maka semestinya DPR melalui MKD memproses secara hukum agar statusnya berhenti total, bukan hanya sekadar pernyataan politik,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/11/2025).
Iqbal menegaskan, kondisi ini menjadi preseden buruk karena menimbulkan kesan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan masih bisa berkantor dan menikmati hak-hak keanggotaan tanpa kejelasan hukum. “Publik bingung. Dinonaktifkan, tapi masih tercatat aktif, masih bisa hadir di kantor DPR, dan mungkin masih menerima gaji. Ini menandakan lemahnya akuntabilitas di lembaga publik,” tegasnya.
Ketua Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Muh Iqbal Zaelani mengatakan, Partai Golkar dan MKD DPR harus segera menuntaskan proses penonaktifan Adies Kadir. Hingga kini dia masih tercatat aktif di parlemen meski partainya telah mengumumkan keputusan nonaktif sejak 1 September 2025. Baca juga: Golkar Belum Cari Pengganti Adies Kadir untuk Kursi Pimpinan DPR
Iqbal menuturkan, lambatnya tindak lanjut terhadap status Adies Kadir berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Ia menilai Partai Golkar belum sungguh-sungguh dalam menjalankan keputusan internalnya.
”Jika Adies Kadir memang sudah dinonaktifkan, maka semestinya DPR melalui MKD memproses secara hukum agar statusnya berhenti total, bukan hanya sekadar pernyataan politik,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/11/2025).
Iqbal menegaskan, kondisi ini menjadi preseden buruk karena menimbulkan kesan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan masih bisa berkantor dan menikmati hak-hak keanggotaan tanpa kejelasan hukum. “Publik bingung. Dinonaktifkan, tapi masih tercatat aktif, masih bisa hadir di kantor DPR, dan mungkin masih menerima gaji. Ini menandakan lemahnya akuntabilitas di lembaga publik,” tegasnya.
Lihat Juga :
