Mengkhawatirkan, Indonesia Darurat Kesehatan Mental dan Kesadaran Digital
Jum'at, 31 Oktober 2025 - 09:11 WIB
loading...
A
A
A
Syam mengutip data dari Mafindo yang menemukan setidaknya ada 2.330 hoaks sepanjang 2023. Rinciannya, 1.292 bertema politik, 645 terkait Pemilu 2024. Kementerian Komdigi mencatat 12.547 konten hoaks periode Agustus 2018–Desember 2023; sepanjang 2024 saja, 1.923 konten hoaks diidentifikasi.
"Pola ini menggambarkan eskalasi disinformasi yang menggerus kepercayaan sosial, memantik polarisasi, dan menekan kesehatan mental warga," sambungnya.
Syam menyarankan perlakukan kesehatan mental sebagai urusan hulu–hilir: penguatan pencegahan berbasis sekolah, keluarga, pelatihan guru/PKM, layanan psikososial berbasis komunitas, hingga rujukan klinis.
Kedua, bangun kesadaran digital sebagai kompetensi warga: verifikasi informasi, etika percakapan, perlindungan data, serta penanganan perundungan siber. Ketiga, kebijakan publik harus menyatu, bukan proyek terpisah dengan indikator kinerja lintas sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan.
Karena faktanya, Indonesia saat ini memang sedang butuh arsitektur kebijakan yang membuat warganya lebih tenang sebelum bereaksi, lebih kritis sebelum membagikan, lebih peduli sebelum menghakimi. Darurat ini nyata, namun dengan kolaborasi negara, keluarga, komunitas, dan platform digital, maka Indonesia bisa memutus rantai reaktivitas dan menyehatkan batin bangsa.
"Sebagai Founder Restorasi Jiwa Indonesia, saya melihat jalan keluarnya: edukasi kesadaran (awareness), penerimaan (acceptance), pelepasan keterikatan (letting-go), dan penyatuan dengan kehidupan (integration)—diterjemahkan ke program literasi jiwa dan literasi digital di sekolah, komunitas, dan ruang ibadah," ucapnya.
"Pola ini menggambarkan eskalasi disinformasi yang menggerus kepercayaan sosial, memantik polarisasi, dan menekan kesehatan mental warga," sambungnya.
Syam menyarankan perlakukan kesehatan mental sebagai urusan hulu–hilir: penguatan pencegahan berbasis sekolah, keluarga, pelatihan guru/PKM, layanan psikososial berbasis komunitas, hingga rujukan klinis.
Kedua, bangun kesadaran digital sebagai kompetensi warga: verifikasi informasi, etika percakapan, perlindungan data, serta penanganan perundungan siber. Ketiga, kebijakan publik harus menyatu, bukan proyek terpisah dengan indikator kinerja lintas sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan.
Karena faktanya, Indonesia saat ini memang sedang butuh arsitektur kebijakan yang membuat warganya lebih tenang sebelum bereaksi, lebih kritis sebelum membagikan, lebih peduli sebelum menghakimi. Darurat ini nyata, namun dengan kolaborasi negara, keluarga, komunitas, dan platform digital, maka Indonesia bisa memutus rantai reaktivitas dan menyehatkan batin bangsa.
"Sebagai Founder Restorasi Jiwa Indonesia, saya melihat jalan keluarnya: edukasi kesadaran (awareness), penerimaan (acceptance), pelepasan keterikatan (letting-go), dan penyatuan dengan kehidupan (integration)—diterjemahkan ke program literasi jiwa dan literasi digital di sekolah, komunitas, dan ruang ibadah," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
