Whoosh di Rel Geopolitik

Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember

REL KERETA, dalam sejarah peradaban, selalu lebih dari sekadar infrastruktur transportasi. Ia adalah metafora kekuasaan—cara manusia menundukkan ruang dan waktu, menghubungkan pusat dan pinggiran, serta menegaskan bahwa kemajuan selalu mengandung dimensi politik.

Sejak revolusi industri di Inggris abad ke-19, rel menjadi simbol ekspansi imperium: dari Trans-Siberia di bawah kekaisaran Rusia hingga rel-rel kolonial yang membelah Asia dan Afrika. Di mana ada rel, di situ kekuasaan sedang beroperasi.

Proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta–Bandung, berdiri di simpul sejarah itu. Ia bukan hanya proyek teknik, melainkan juga simbol politik—menyatukan ambisi domestik dan kepentingan geopolitik global dalam satu lintasan baja. Diresmikan di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Whoosh menjadi tonggak warisan pembangunan berbasis logika konektivitas dan percepatan modernisasi—sebuah gagasan yang dulu diimpikan Soekarno sebagai “jembatan emas” menuju keadilan sosial.

Dalam konteks hubungan internasional, rel ini adalah instrumen statecraft. Joseph Nye mengingatkan bahwa kekuasaan abad ke-21 tak lagi bertumpu pada militer (hard power), melainkan pada kemampuan memengaruhi persepsi bangsa lain (soft power). Melalui Belt and Road Initiative (BRI), China memperluas pengaruh lewat apa yang bisa disebut infrastructural soft power: membangun jejaring global berbasis investasi dan simbol kemajuan. Dalam pandangan Beijing, setiap rel adalah perpanjangan tangan diplomasi.

Indonesia kini berada di persimpangan dua arus besar: ambisi mempercepat pembangunan dan keharusan menjaga otonomi strategis di tengah rivalitas kekuatan besar. Kritik terhadap Whoosh—dari pembengkakan biaya hingga kekhawatiran debt trap—tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang sejarah ketergantungan dunia Selatan terhadap modal dan teknologi negara maju.

Kita masih menyimpan memori kolonial tentang rel-rel Hindia Belanda yang dibangun bukan untuk rakyat, tetapi untuk mengalirkan kopi, gula, dan rempah menuju pelabuhan kolonial. Infrastruktur, dalam sejarah kolonialisme, kerap jadi alat penguasaan yang dibungkus narasi kemajuan. Maka, ketika publik menaruh curiga terhadap proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri, itu bukan sekadar sikap sinis—melainkan refleks historis bangsa yang pernah dijadikan objek pembangunan oleh kekuatan asing.

Namun menolak semua bentuk kerja sama atas dasar trauma masa lalu juga berisiko. Dunia kini hidup dalam logika complex interdependence, meminjam istilah Nye dan Keohane. Dalam realitas saling ketergantungan global, isolasi bukan tanda kedaulatan, melainkan ketertinggalan. Tantangan bagi Indonesia adalah menjadikan keterhubungan global sebagai ruang negosiasi baru, di mana kedaulatan berarti kemampuan mengatur arah kepentingan nasional dalam arus global yang tak bisa dihindari.

Di titik inilah kebijaksanaan negara diuji. Apakah proyek seperti Whoosh akan membuka kemandirian teknologi dan industri nasional, atau justru menjerat kita dalam ketergantungan finansial jangka panjang? Pertanyaan ini tak bisa dijawab dengan emosi politik jangka pendek. Ia memerlukan pandangan strategis tentang siapa yang menguasai teknologi, siapa yang mengelola aset, dan siapa yang memetik manfaat sosialnya.

Sebagian pihak menyamakan Whoosh dengan menara Babel—proyek ambisius yang runtuh karena kesombongan manusia. Dalam kisah itu, manusia membangun menara untuk mencapai langit, berharap menjadi setara dengan Tuhan. Namun proyek itu gagal karena hilangnya kebersamaan dan kebijaksanaan. Pelajaran dari Babel jelas: ambisi tanpa keinsafan akan kehilangan arah.

Filsuf teknologi Martin Heidegger pernah menulis bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan cara manusia “mengungkapkan” dunia. Maka, rel kereta cepat pun bisa dibaca sebagai pernyataan ontologis tentang siapa kita sebagai bangsa: apakah kita hanya meniru kemajuan orang lain, atau menggunakan teknologi untuk mengukuhkan kemandirian dan solidaritas sosial. Pembangunan hanya bermakna jika membawa manusia pada kesadaran diri yang lebih tinggi, bukan sekadar kecepatan dan efisiensi.

Dalam kerangka hubungan internasional, Whoosh juga mencerminkan arah politik luar negeri Indonesia. Di tengah rivalitas China–Amerika Serikat, Indonesia berupaya menegaskan diri sebagai middle power yang otonom dengan prinsip bebas aktif. Kerja sama dengan China seharusnya dibaca sebagai strategi diversifikasi mitra dan optimalisasi peluang, bukan bentuk ketundukan. Yang dibutuhkan adalah strategic literacy—kemampuan membaca peta kepentingan global dan bernegosiasi tanpa kehilangan arah moral dan ideologis.

Perdebatan tentang Whoosh pada akhirnya bukan hanya soal fiskal, melainkan tentang cara bangsa ini menafsirkan makna kemajuan. Sebagian memandangnya sebagai manifestasi ambisi Jokowi yang berlebihan, simbol gaya pembangunan yang menumpuk utang dan mengabaikan keadilan sosial. Sebagian lain melihatnya sebagai momentum penting untuk meneguhkan martabat bangsa: bahwa Indonesia mampu membangun dan menjadi bagian dari jaringan global modern.

Kebenaran mungkin tidak berada di antara keduanya, tetapi di atas keduanya—di ruang refleksi yang menuntut kebijaksanaan. Sebab kemajuan sejati bukan soal infrastruktur, melainkan bagaimana bangsa ini membangun kesadaran kolektifnya. Kita boleh berdebat tentang kecepatan kereta atau beban utang, tetapi yang lebih penting adalah memastikan rel-rel itu tak hanya menghubungkan kota ke kota, melainkan juga menyambung makna antara pembangunan dan kemanusiaan.

Rel, pada akhirnya, adalah cermin. Ia memperlihatkan sejauh mana bangsa ini mampu menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan, antara kedaulatan dan keterhubungan. Sebuah proyek besar akan selalu diuji bukan oleh betonnya, tetapi oleh nilai-nilai yang melandasinya. Seperti kata Soedjatmoko, “kemajuan yang sejati adalah kemajuan yang memanusiakan.”

Dan mungkin, di tengah deru Whoosh yang melintas di antara gunung dan kota, kita sedang diajak merenung: seberapa cepat pun kita melaju, arah tetaplah lebih penting daripada kecepatan.