RUU KKS Berpotensi Mengancam Kebebasan Sipil di Ruang Digital
Kamis, 30 Oktober 2025 - 09:22 WIB
loading...
RUU KKS memicu polemik di masyarakat karena dinilai mengancam kebebasan sipil di ruang digital. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memicu polemik di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai, RUU tersebut berpotensi mengancam kebebasan sipil di ruang digital dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Problematikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Ruangan Auditorium Prof. E. Suherman, Lt. 2, Gedung AH Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Rabu, 29 Oktober .
Dosen FH Trisakti Bhatara Ibnu Reza menilai, RUU KKS yang menekankan state-centric yang menafikan keamanan warga atau hak konstitusional warga negara. Menurut Bhatara, ruang lingkup yang ambigu karena kaburnya garis keamanan siber dengan pertahanan siber yang berujung pada hilangnya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil di dunia siber.
Baca juga: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Rampung Dibahas Pemerintah, Draf Dikirim ke Istana
“RUU ini adalah ancaman baru bagi kebebasan dan kehidupan demokrasi serta memperluas kontrol negara terhadap kehidupan warga negara,” katanya.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengungkap bahaya RUU KKS terhadap kebebasan sipil serta hak privasi warga negara di ruang siber atau digital.
“RUU ini gagal memberikan batas yang tegas antara konsep keamanan siber (cyber security) yang seharusnya melindungi warga negara, dan pertahanan siber (cyber defence) yang merupakan domain militer,” katanya.
Baca juga: Deretan Perwira TNI Duduki Jabatan Strategis di BIN usai Dimutasi pada September 2025
Ardi juga menyoroti pasal-pasal dalam RUU KKS yang membuka ruang bagi TNI untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana siber. Menurut Ardi, ketentuan ini sangat berbahaya karena TNI bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas publik sebagaimana lembaga sipil seperti kepolisian atau kejaksaan.
“Keterlibatan TNI dalam penegakan hukum siber berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, mengaburkan prinsip supremasi sipil, dan mendorong militerisasi dalam urusan sipil. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, hal ini merupakan kemunduran serius karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas warga di ruang digital,” katanya.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Problematikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Ruangan Auditorium Prof. E. Suherman, Lt. 2, Gedung AH Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Rabu, 29 Oktober .
Dosen FH Trisakti Bhatara Ibnu Reza menilai, RUU KKS yang menekankan state-centric yang menafikan keamanan warga atau hak konstitusional warga negara. Menurut Bhatara, ruang lingkup yang ambigu karena kaburnya garis keamanan siber dengan pertahanan siber yang berujung pada hilangnya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil di dunia siber.
Baca juga: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Rampung Dibahas Pemerintah, Draf Dikirim ke Istana
“RUU ini adalah ancaman baru bagi kebebasan dan kehidupan demokrasi serta memperluas kontrol negara terhadap kehidupan warga negara,” katanya.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengungkap bahaya RUU KKS terhadap kebebasan sipil serta hak privasi warga negara di ruang siber atau digital.
“RUU ini gagal memberikan batas yang tegas antara konsep keamanan siber (cyber security) yang seharusnya melindungi warga negara, dan pertahanan siber (cyber defence) yang merupakan domain militer,” katanya.
Baca juga: Deretan Perwira TNI Duduki Jabatan Strategis di BIN usai Dimutasi pada September 2025
Ardi juga menyoroti pasal-pasal dalam RUU KKS yang membuka ruang bagi TNI untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana siber. Menurut Ardi, ketentuan ini sangat berbahaya karena TNI bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas publik sebagaimana lembaga sipil seperti kepolisian atau kejaksaan.
“Keterlibatan TNI dalam penegakan hukum siber berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, mengaburkan prinsip supremasi sipil, dan mendorong militerisasi dalam urusan sipil. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, hal ini merupakan kemunduran serius karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas warga di ruang digital,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
