GPA Dukung Operasi Senyap Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing Rp1.000 Triliun
Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:31 WIB
loading...
PP GPA mengapresiasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa atas langkah tegas dan berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas langkah tegas dan berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing. Kejahatan tersebut selama ini menggerogoti keuangan negara hingga mencapai Rp1.000 triliun.
Aminullah mengatakan, langkah Purbaya merupakan bentuk nyata dari keberanian moral dan integritas dalam menghadapi white collar crime, kejahatan kerah putih yang kerap bersembunyi di balik sistem keuangan dan perdagangan internasional.
Baca juga: Prabowo Ingin Jadikan Purbaya Contoh Menteri Buka Kotak Pandora
“Operasi senyap ini adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional. Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut dia, kejahatan misinvoicing merupakan bentuk manipulasi nilai ekspor-impor dengan cara menggelembungkan atau mengecilkan nilai transaksi di dokumen perdagangan internasional. Modus ini digunakan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, menghindari pajak, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.
“Ini adalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi modern. Negara dirugikan, rakyat kehilangan manfaat fiskal, sementara para pelaku white collar crime hidup nyaman di balik sistem global yang timpang. Karena itu, tindakan Purbaya patut didukung penuh,” ujar Aminullah.
PP GPA menilai langkah Purbaya menggelar Operasi Hantu Misinvoicing merupakan terobosan yang tidak hanya menyentuh aspek fiskal, tetapi juga agenda besar penyelamatan ekonomi nasional dari cengkeraman mafia finansial lintas negara.
Menurut Aminullah, nilai kebocoran Rp1.000 triliun akibat kejahatan misinvoicing bukanlah angka kecil melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Dia menyerukan agar operasi ini tidak berhenti di tahap pengawasan, tetapi dilanjutkan dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.
“Ini bukan sekadar operasi administratif melainkan perang ideologis melawan kejahatan ekonomi global. Kita harus dukung penuh agar tidak ada lagi ruang bagi elite ekonomi yang bermain di wilayah abu-abu, merampas hak negara dan rakyat. Kami minta Purbaya melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Dirjen Bea Cukai baik yang baru menjabat maupun yang lama untuk menelusuri hal ini. Jika ada potensi kolusi di dalamnya agar serahkan ke penegak hukum,” ungkap Aminullah.
PP GPA menyerukan kepada seluruh elemen pemuda Indonesia untuk berdiri di garis depan dalam mengawal operasi pemberantasan kejahatan ekonomi ini sebagai bagian dari perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Aminullah mengatakan, langkah Purbaya merupakan bentuk nyata dari keberanian moral dan integritas dalam menghadapi white collar crime, kejahatan kerah putih yang kerap bersembunyi di balik sistem keuangan dan perdagangan internasional.
Baca juga: Prabowo Ingin Jadikan Purbaya Contoh Menteri Buka Kotak Pandora
“Operasi senyap ini adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional. Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut dia, kejahatan misinvoicing merupakan bentuk manipulasi nilai ekspor-impor dengan cara menggelembungkan atau mengecilkan nilai transaksi di dokumen perdagangan internasional. Modus ini digunakan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, menghindari pajak, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.
“Ini adalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi modern. Negara dirugikan, rakyat kehilangan manfaat fiskal, sementara para pelaku white collar crime hidup nyaman di balik sistem global yang timpang. Karena itu, tindakan Purbaya patut didukung penuh,” ujar Aminullah.
PP GPA menilai langkah Purbaya menggelar Operasi Hantu Misinvoicing merupakan terobosan yang tidak hanya menyentuh aspek fiskal, tetapi juga agenda besar penyelamatan ekonomi nasional dari cengkeraman mafia finansial lintas negara.
Menurut Aminullah, nilai kebocoran Rp1.000 triliun akibat kejahatan misinvoicing bukanlah angka kecil melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Dia menyerukan agar operasi ini tidak berhenti di tahap pengawasan, tetapi dilanjutkan dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.
“Ini bukan sekadar operasi administratif melainkan perang ideologis melawan kejahatan ekonomi global. Kita harus dukung penuh agar tidak ada lagi ruang bagi elite ekonomi yang bermain di wilayah abu-abu, merampas hak negara dan rakyat. Kami minta Purbaya melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Dirjen Bea Cukai baik yang baru menjabat maupun yang lama untuk menelusuri hal ini. Jika ada potensi kolusi di dalamnya agar serahkan ke penegak hukum,” ungkap Aminullah.
PP GPA menyerukan kepada seluruh elemen pemuda Indonesia untuk berdiri di garis depan dalam mengawal operasi pemberantasan kejahatan ekonomi ini sebagai bagian dari perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(jon)
Lihat Juga :
