Kemenhaj Berharap Pembahasan Biaya Haji 2026 Rampung Bulan Depan
Senin, 27 Oktober 2025 - 19:33 WIB
loading...
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto/Felldy Asyla Utama
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak berharap pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) tahun 2026 bisa selesai pada awal November 2025. Dia yakin DPR juga punya komitmen yang sama.
Dahnil menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa lama pembahasan ini akan bergulir di level Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah.
"Jadi kalau kami sih berharap apa, awal November ini sudah bisa tuntas gitu," kata Dahnil seusai Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Baca Juga: Pemerintah Usulkan BPIH 2026 Rp88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp54,9 Juta
Kendati memiliki harapan bisa dirampungkan pada awal November besok, Dahnil menyerahkan sepenuhnya kepada Panja yang akan menggodoknya lebih lanjut. Namun, dia melihat bahwa tidak akan terlalu banyak dinamika yang terjadi dalam pembahasan. Sehingga, bisa dituntaskan lebih cepat.
"Saya yakin akan bisa lebih cepat, karena DPR punya komitmen yang sama, yaitu komitmen yang ingin transparan, ingin akuntabel, dan ingin mendorong dan mengurangi inefisiensi," ujarnya.
Baca Juga: Alih Penyelenggara Ibadah Haji, Apa Saja Tantangannya?
Dahnil menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa lama pembahasan ini akan bergulir di level Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah.
"Jadi kalau kami sih berharap apa, awal November ini sudah bisa tuntas gitu," kata Dahnil seusai Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Baca Juga: Pemerintah Usulkan BPIH 2026 Rp88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp54,9 Juta
Kendati memiliki harapan bisa dirampungkan pada awal November besok, Dahnil menyerahkan sepenuhnya kepada Panja yang akan menggodoknya lebih lanjut. Namun, dia melihat bahwa tidak akan terlalu banyak dinamika yang terjadi dalam pembahasan. Sehingga, bisa dituntaskan lebih cepat.
"Saya yakin akan bisa lebih cepat, karena DPR punya komitmen yang sama, yaitu komitmen yang ingin transparan, ingin akuntabel, dan ingin mendorong dan mengurangi inefisiensi," ujarnya.
Baca Juga: Alih Penyelenggara Ibadah Haji, Apa Saja Tantangannya?
Lihat Juga :
