Kedaulatan di Era Algoritme: Setahun Politik Luar Negeri Prabowo

Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember

SETAHUN sudah Presiden Prabowo Subianto menakhodai politik luar negeri Indonesia. Dalam waktu singkat, ia menampilkan gaya diplomasi yang gesit dan simbolik: berkunjung ke Beijing, Riyadh, New Delhi, hingga Moskow. Ia membawa pesan baru—Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berani bersuara dalam percaturan global.

Masuknya Indonesia ke BRICS menjadi simbol ambisi itu: upaya menghidupkan kembali semangat Bandung 1955 di tengah dunia yang kini multipolar dan digital. Dalam berbagai forum internasional, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan pertahanan nasional.

Pidatonya di Sidang Umum PBB tentang Palestina mempertegas posisi moral Indonesia: menentang kekerasan dan menegaskan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Ketika Donald Trump menyapanya di KTT Perdamaian Gaza sebagai “a tough man with vision,” dunia melihat citra pemimpin kuat yang ingin menegaskan eksistensi Indonesia dalam politik global.

Namun di balik narasi kedaulatan itu, tersimpan ketegangan filosofis antara dua paradigma besar: realisme dan konstruktivisme. Dengan latar militer, Prabowo cenderung memandang dunia melalui kacamata realisme klasik—anarki internasional yang menuntut kekuatan sebagai jaminan eksistensi. Dalam pandangan ini, kedaulatan identik dengan survival: kemampuan bertahan di dunia yang keras dan penuh ancaman.

Tetapi politik luar negeri Indonesia sejak lama dibentuk juga oleh lapisan lain—konstruktivisme moral Sukarnois—yang melihat diplomasi sebagai perjuangan kemanusiaan. Sukarno memandang tatanan internasional bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan panggung untuk memperjuangkan keadilan global. Dari sini lahir Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok. Dalam tradisi ini, kedaulatan bukan sekadar batas teritorial, tetapi keberanian berpikir dan bertindak bebas di tengah tekanan kekuatan besar.

Kini Prabowo berusaha menjembatani dua arus besar itu: realisme militer dan idealisme moral. Namun, tantangannya jauh lebih kompleks. Dunia kini dikendalikan bukan hanya oleh negara, melainkan oleh algoritme dan korporasi digital. Kekuasaan berpindah dari senjata ke sistem, dari tank ke data, dari medan perang ke ruang persepsi. Maka mempertahankan kedaulatan berarti juga menguasai ruang digital dan arus informasi yang menentukan citra serta legitimasi negara.

Dalam konteks ini, politik luar negeri Indonesia perlu menafsir ulang makna “bebas aktif.” Jika di abad ke-20 istilah itu berarti tidak menjadi satelit blok mana pun, maka di abad ke-21 ia harus dimaknai sebagai kemandirian algoritmik—kemampuan menentukan arah kebijakan tanpa tunduk pada logika data, narasi, atau kepentingan negara besar.

Sejarah memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia selalu berayun antara idealisme dan pragmatisme. Sukarno menekankan moralitas dan solidaritas global; Suharto menekankan stabilitas dan pembangunan; Jokowi memprioritaskan diplomasi ekonomi. Kini Prabowo mewarisi ketiganya, dengan gaya yang lebih personal dan simbolik: antara kenangan Bandung dan daya tawar BRICS, antara moralitas Palestina dan kalkulasi geopolitik global.

Namun ambisi itu menghadapi batas-batas objektif. Indonesia tidak memiliki pengaruh langsung di Timur Tengah, baik secara ekonomi maupun militer. Nilai ekspor ke kawasan tersebut masih kecil dibanding Eropa atau China. Maka, peran Indonesia dalam isu Gaza lebih bersifat moral—cerminan empati yang konsisten, tetapi belum disertai daya ungkit geopolitik nyata.

Sebaliknya, tantangan yang lebih dekat justru muncul di kawasan. Laut Cina Selatan tetap menjadi titik panas yang menguji kecerdikan diplomasi Indonesia. Klaim nine-dash line China menimbulkan gesekan di sekitar Natuna, sementara ketegangan di Selat Taiwan berpotensi mengguncang rantai pasok kawasan. Di sisi lain, krisis Myanmar, sengketa Kamboja–Thailand di Candi Preah Vihear, serta rivalitas India–Pakistan di Kashmir menjadi ujian bagi solidaritas dan efektivitas ASEAN.

Selain itu, ancaman baru hadir di dunia maya. Serangan siber, disinformasi, dan intervensi algoritmik kini menjadi instrumen geopolitik yang tak kasat mata. Dunia tengah bergerak menuju era post-sovereignty, di mana batas negara kabur dan kekuasaan ditentukan oleh kendali atas data. Dalam lanskap ini, diplomasi bukan lagi sekadar negosiasi antarpemerintah, melainkan politik makna—kemampuan memproduksi, mengelola, dan melindungi narasi nasional.

Prabowo tampaknya memahami sebagian dari tantangan ini, tetapi kecenderungan realistik membuatnya masih fokus pada kekuatan keras: pesawat tempur, kapal selam, dan alutsista. Padahal kekuatan sejati Indonesia justru terletak pada soft power-nya—kapasitas membangun kepercayaan, solidaritas, dan dialog di tengah dunia yang terbelah. Di sinilah identitas Indonesia sebagai bridge-builder diuji: apakah mampu tetap netral tanpa kehilangan arah moral.

Dalam sejarah pemikiran politik, Jean Bodin pernah menyebut kedaulatan sebagai “kekuasaan tertinggi di atas wilayah.” Namun, di era digital, kedaulatan perlu didefinisikan ulang sebagai kemampuan mengatur diri di tengah keterhubungan global. Kedaulatan kini lebih merupakan keutuhan makna dan arah moral daripada sekadar monopoli kekuasaan.

Satu tahun pemerintahan Prabowo membuka bab baru bagi diplomasi Indonesia—ambisius, namun sarat paradoks. Di satu sisi, ia ingin memulihkan martabat bangsa di panggung dunia; di sisi lain, ia harus menavigasi dunia yang cair dan algoritmik. Maka diplomasi masa depan Indonesia harus menemukan keseimbangan baru: antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara kedaulatan dan solidaritas, antara realisme dan konstruktivisme moral yang membentuk jati diri bangsa.

Barangkali di sinilah letak paradoks zaman kita: dunia makin bersenjata, tetapi makna kian kehilangan perlindungan. Kedaulatan tak lagi berdiri di atas tanah, melainkan di atas jaringan. Ia harus dijaga bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kebijaksanaan. Dalam dunia yang bisa diguncang oleh narasi, keberanian sejati bukan lagi berperang di garis depan, melainkan bertahan di tengah kebisingan global tanpa kehilangan arah nurani.

Sejarah mungkin kelak menilai, kekuatan sejati Indonesia bukan terletak pada seberapa keras suaranya di panggung dunia, tetapi pada seberapa dalam ia memahami dunia itu sendiri. Sebab dalam politik, sebagaimana dalam kehidupan, yang sungguh berdaulat bukanlah mereka yang menaklukkan orang lain—melainkan mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri.