Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, ISNU Serukan Revolusi Pengetahuan

JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menilai sudah saatnya Indonesia memulai revolusi pengetahuan. Hal itu sebagai fondasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Wakil Ketua Umum PP ISNU Muhammad Munir mengatakan, capaian pembangunan fisik dan ekonomi dalam setahun terakhir memang patut diapresiasi, tetapi arus besar ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi nasional masih belum menjadi motor utama kebijakan publik.

“Bangsa yang besar bukan hanya dibangun dengan jalan tol dan gedung tinggi, tapi dengan kekuatan berpikir dan budaya ilmu yang memerdekakan,” katanya, Selasa (21/10/2025).

ISNU menilai arah pembangunan nasional masih berorientasi pada hasil atau output-oriented, bukan berbasis pengetahuan atau knowledge-driven. Akibatnya, kebijakan publik kerap bersifat reaktif dan populis, tidak berakar pada data dan riset ilmiah.

Baca juga: Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli oleh Siapa pun

Untuk itu, ISNU mendorong pemerintah agar menempatkan ilmu sebagai dasar setiap kebijakan, melalui kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Kemudian, sistem pengetahuan nasional yang menghubungkan lembaga negara, kampus, dan organisasi intelektual.

Selain itu, penguatan riset dan inovasi lokal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi asing. Serta arah baru pendidikan tinggi dan vokasi untuk melahirkan problem solver bangsa, bukan sekadar pencari kerja.

“ISNU mengapresiasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan peningkatan ketahanan pangan, namun menekankan bahwa subsidi tanpa sistem pengetahuan yang kuat hanya menghasilkan kemajuan semu,” paparnya.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Tepat Prabowo Evaluasi Kabinet Merah Putih

Konsep revolusi pengetahuan yang diusung ISNU bukan slogan, melainkan gerakan nasional untuk menempatkan ilmu, akhlak, dan amal dalam satu garis perjuangan. “Bangsa yang cerdas tidak hanya pandai membuat teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjadikannya beradab,” ujar Munir.

Dalam kerangka ini, ISNU mengusulkan langkah-langkah konkret seperti, membangun pusat data kebijakan nasional lintas kementerian. Mengembangkan ekosistem riset open-source di bidang siber, pangan, energi, dan lingkungan. Memberdayakan sarjana daerah sebagai simpul produksi pengetahuan lokal. Termasuk mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang beretika dan berakar pada nilai-nilai keislaman-humanistik.

“Pemerintah harus berani menjadikan data, riset, dan inovasi sebagai sumber daya strategis bangsa, bukan pelengkap administratif,” kata Bendahara Umum PP ISNU Mubasyier Fatah.

Di sisi lain, ISNU juga menyoroti krisis moralitas digital dan pengetahuan instan yang marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Organisasi ini menilai, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya ekonomi atau geopolitik, melainkan krisis etika dan kebijaksanaan digital.

“Pemerintah diimbau memperkuat data sovereignty (kedaulatan data), ketahanan siber, dan literasi digital nasional agar kemajuan teknologi tidak justru menimbulkan beban sosial,” katanya.



Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik menambahkan, sebagai organisasi intelektual di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), ISNU berkomitmen membangun sistem pengetahuan nasional berlandaskan empat nilai utama yakni, keilmuan (scientific integrity), kebangsaan (national solidarity), kemanusiaan (human dignity), keislaman (spiritual wisdom), kolaborasi untuk masa depan Indonesia Emas.

ISNU menegaskan, masa depan Indonesia tidak bisa ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi oleh kolaborasi antara ilmu, moralitas, dan kebijakan. “Revolusi pengetahuan bukan soal kecanggihan, tetapi tentang keberpihakan: kepada rakyat, kemanusiaan, dan masa depan,” tegasnya.

ISNU pun siap menjadi mitra strategis pemerintah melalui: Penguatan tata kelola digital dan etika data nasional, Pengembangan riset kebijakan sosial-keagamaan, Gerakan literasi dan inklusi digital di akar rumput.

ISNU menilai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memang terlalu singkat untuk menilai hasil konkret, namun cukup untuk menilai arah kebijakan. ISNU berharap pembangunan nasional ke depan tidak lagi terjebak pada angka pertumbuhan semata, tetapi berpijak pada nilai pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.

“Pemerintah perlu menempatkan ilmu sebagai jantung pembangunan, dan moral sebagai nadinya. Hanya dengan itu, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan,” ucapnya.