Tulah Ambisi Kereta Cepat

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

LIMA tahun setelah beroperasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang digadang sebagai simbol modernisasi kini menghadapi ujian finansial yang serius. Biaya yang terus membengkak, perubahan struktur pembiayaan, dan sejumlah kebijakan penjaminan fiskal membuat publik kembali mempertanyakan.

Sejauh mana proyek ini benar-benar berdiri di atas prinsip business to business tanpa membebani negara?

Ambisi Infrastruktur

Gagasan pembangunan kereta cepat muncul sejak 2011 sebagai bagian dari agenda konektivitas Jawa Barat. Pemerintah memutuskan menggandeng China melalui skema BUMN joint venture melibatkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dengan komposisi 60 persen saham dimiliki konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dan 40 persen oleh konsorsium China Railway International.

Skema ini awalnya disebut “murni B2B”, tanpa dana dan jaminan pemerintah. Namun sejak awal, risiko fiskal tersembunyi sudah tampak dari lonjakan nilai proyek. Berawal dari 5,1 miliar dolar AS menjadi lebih dari 7,3 miliar dolar.

Ketika pembengkakan biaya terjadi, BUMN pemegang saham utama seperti PT KAI dipaksa menambah ekuitas melalui pinjaman. Tindakan yang pada akhirnya menggerus batas antara tanggung jawab korporasi dan negara.

Pergeseran Regulasi

Untuk menopang keberlanjutan proyek, Kementerian Keuangan mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sejak 2015 hingga 2024. Pada tahap awal, regulasi ini hanya mengatur tata cara penyertaan modal dan investasi BUMN. Namun seiring meningkatnya tekanan pembiayaan, arah kebijakan bergeser.

Terbitnya PMK 89/PMK.08/2023 menandai titik balik penting. Regulasi ini memungkinkan penjaminan pemerintah atas sebagian kewajiban PT KAI dalam proyek KCJB melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Artinya, untuk pertama kalinya negara membuka celah penjaminan terhadap proyek yang semula diklaim tidak menggunakan APBN.

Langkah ini secara teknis dapat dimaklumi untuk menjaga stabilitas proyek strategis nasional. Namun secara fiskal mengandung risiko moral hazard. Ia menciptakan preseden. Ketika proyek BUMN mengalami tekanan, ujungnya tetap kembali ke negara. Prinsip B2B pun berubah menjadi backdoor bailout.

Risiko Terselubung

Keterlibatan pemerintah dalam restrukturisasi utang KCIC memperlihatkan sisi rapuh dari model pembiayaan berbasis utang luar negeri. Kredit dari China Development Bank (CDB) yang semula bersifat korporatif kini berpotensi menjadi risiko fiskal terselubung (contingent liability).

Di sinilah ujian transparansi fiskal muncul. Pemerintah berkali-kali menegaskan proyek ini tidak membebani APBN. Namun setiap penyesuaian modal dan penjaminan, justru memperluas eksposur fiskal negara.

Dalam jangka panjang, model semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah pembangunan infrastruktur besar yang berbasis BUMN benar-benar efisien tanpa reformasi tata kelola korporasi dan evaluasi risiko fiskal secara terbuka?

Deretan Regulasi

Selama hampir satu dekade, sederet PMK dikeluarkan untuk menopang kelangsungan proyek ini. Dari PMK 52/PMK.08/2015 yang mengatur investasi BUMN pada proyek prioritas,m. Hingga PMK 89/2023 yang memberi ruang bagi penjaminan negara.

Rangkaian kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah menjaga kredibilitas proyek strategis nasional. Namun sekligus juga mencerminkan inkonsistensi antara retorika kemandirian BUMN dan praktik fiskal yang justru intervensif.

Dalam sistem tata kelola fiskal yang sehat, setiap bentuk penjaminan seharusnya melalui mekanisme risk assessment yang terbuka. Ketika keputusan diambil melalui peraturan menteri tanpa diskursus publik yang memadai, transparansi dan akuntabilitas kebijakan menjadi layak untuk dipertanyakan.

Pelajaran dari Kasus KCIC

Kasus KCIC adalah pelajaran penting tentang bagaimana ambisi pembangunan bisa menekan batas rasionalitas fiskal. Proyek strategis memang perlu keberanian politik. Namun keberanian tanpa disiplin fiskal akan berujung pada beban yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Pemerintah perlu menjadikan restrukturisasi utang KCIC bukan sekadar penyelamatan proyek, tetapi momentum untuk menata ulang mekanisme akuntabilitas fiskal BUMN. Setiap skema pembiayaan non-APBN harus disertai mekanisme pelaporan publik dan evaluasi independen. Tanpa itu, jargon tanpa jaminan pemerintah hanya akan menjadi retorika administratif yang menutupi fakta beban fiskal riil.

Whoosh, nama kereta cepat itu, hendak melambangkan kecepatan dan kemajuan. Namun kecepatan tidak selalu sejalan dengan ketepatan arah. Jika restrukturisasi gagal dilakukan secara transparan, KCIC bukan hanya soal utang BUMN, melainkan ujian integritas prinsip pembiayaan non-APBN di negeri ini.

Pada akhirnya, proyek ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan cermin dari seberapa jauh negara mampu membedakan antara kebanggaan politik dan tanggung jawab fiskal.