Satu Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Tepat Prabowo Evaluasi Kabinet Merah Putih
Selasa, 21 Oktober 2025 - 10:29 WIB
loading...
Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum emas bagi kepala negara untuk mengevaluasi secara menyeluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum emas bagi kepala negara untuk mengevaluasi secara menyeluruh jajaran Kabinet Merah Putih . Dalam periode singkat ini, tentu ada sejumlah capaian, tapi juga banyak target yang jauh dari harapan.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. "Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," ujar Pangi, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Polkam Djamari: Kondisi Politik dan Keamanan Sangat Kondusif
Presiden sudah memberikan sinyal tegas. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk me-reshuffle menteri nakal yang sudah tiga kali diingatkan.
Karena itu, Pangi memandang bahwa presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot.
"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ucapnya.
Menurut dia, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.
"Program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," tuturnya.
Dia menegaskan menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Bila ada konflik kepentingan, Pangi meminta sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, serta paham penderitaan rakyat.
"Reshuffle juga harus dilakukan secara objektif, bukan karena kedekatan atau power sharing. Jabatan menteri terlalu strategis untuk dijadikan alat politik. Pergantian menteri harus berbasis letupan kinerja, bukan like or dislike," kata Pangi.
Berdasarkan catatan Pangi, beberapa pos kementerian yang mesti dievaluasi secara serius antara lain Menteri Kehutanan; Menteri Kesehatan; Menteri Perumahan dan Permukiman; Menteri Pariwisata; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa dan PDT; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
"Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat," katanya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. "Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," ujar Pangi, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Polkam Djamari: Kondisi Politik dan Keamanan Sangat Kondusif
Presiden sudah memberikan sinyal tegas. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk me-reshuffle menteri nakal yang sudah tiga kali diingatkan.
Karena itu, Pangi memandang bahwa presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot.
"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ucapnya.
Menurut dia, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.
"Program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," tuturnya.
Dia menegaskan menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Bila ada konflik kepentingan, Pangi meminta sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, serta paham penderitaan rakyat.
"Reshuffle juga harus dilakukan secara objektif, bukan karena kedekatan atau power sharing. Jabatan menteri terlalu strategis untuk dijadikan alat politik. Pergantian menteri harus berbasis letupan kinerja, bukan like or dislike," kata Pangi.
Berdasarkan catatan Pangi, beberapa pos kementerian yang mesti dievaluasi secara serius antara lain Menteri Kehutanan; Menteri Kesehatan; Menteri Perumahan dan Permukiman; Menteri Pariwisata; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa dan PDT; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
"Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
