Mendagri: MPP Solusi Efisiensi Birokrasi dan Dorong Ekonomi Lokal
Sabtu, 18 Oktober 2025 - 16:02 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk mempercepat efisiensi birokrasi sekaligus mendorong ekonomi lokal. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk mempercepat efisiensi birokrasi sekaligus mendorong ekonomi lokal. Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen. Sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.
“Di sini (MPP) semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil, KK, hingga pengurusan PBG terpadu dalam satu lokasi,” kata Tito di Jakarta, Sabtu (18/10/2025)
Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Kota Surabaya, Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal
Tito menambahkan, saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” paparnya.
Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital menghubungkan pusat dan daerah. Serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.
Terpisah, Ricky Ekaputra Foeh, dosen administrasi bisnis Universitas Nusa Cendana menilai MPP seharusnya tidak hanya menjadi loket administrasi. MPP bisa menjadi hub ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.
Baca juga: Tinjau MPP DKI Jakarta, BSKDN Kemendagri Kaji Kemudahan Perizinan Berusaha
“MPP harus menjadi Hub Aktivasi Ekonomi Lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal,” jelas Ricky.
Dia menilai, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode survival, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal.
Dengan demikian, MPP bukan sekadar terobosan efisiensi birokrasi, tetapi juga strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjadikannya pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah
“Di sini (MPP) semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil, KK, hingga pengurusan PBG terpadu dalam satu lokasi,” kata Tito di Jakarta, Sabtu (18/10/2025)
Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Kota Surabaya, Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal
Tito menambahkan, saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” paparnya.
Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital menghubungkan pusat dan daerah. Serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.
Terpisah, Ricky Ekaputra Foeh, dosen administrasi bisnis Universitas Nusa Cendana menilai MPP seharusnya tidak hanya menjadi loket administrasi. MPP bisa menjadi hub ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.
Baca juga: Tinjau MPP DKI Jakarta, BSKDN Kemendagri Kaji Kemudahan Perizinan Berusaha
“MPP harus menjadi Hub Aktivasi Ekonomi Lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal,” jelas Ricky.
Dia menilai, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode survival, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal.
Dengan demikian, MPP bukan sekadar terobosan efisiensi birokrasi, tetapi juga strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjadikannya pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah
(shf)
Lihat Juga :
