Setahun Pemerintahan Prabowo, Presma UIN Makassar: Presiden Tegas Berantas Mafia SDA
Jum'at, 17 Oktober 2025 - 19:43 WIB
loading...
Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar Zulhamdi Suhafid mengapresiasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya memberantas mafia sumber daya alam (SDA). Foto: Ist
A
A
A
MAKASSAR - Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar Zulhamdi Suhafid mengapresiasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya memberantas mafia sumber daya alam (SDA). Mafia tersebut menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional.
Menurut dia, tindakan nyata yang dilakukan pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan keseriusan negara dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri.
Baca juga: Bertemu Prabowo untuk Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Ketua MPR: Tak Ada Selebrasi
“Langkah Presiden Prabowo dalam menindak kartel sawit, migas, dan tambang ilegal menjadi bukti nyata bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik monopoli dan eksploitasi sumber daya secara ilegal,” ujar Zulhamdi di Makassar, Jumat (17/10/2025).
Dia menilai pembekuan izin usaha, penindakan aktor utama, serta pembenahan sistem tata niaga dan distribusi merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.
"Selama bertahun-tahun jaringan mafia ekonomi di sektor strategis telah menggerogoti fondasi kedaulatan ekonomi nasional. Namun, di era setahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan pemerintah menunjukkan perubahan paradigma, dari pembiaran menuju penindakan tegas dan terkoordinasi," ungkapnya.
Dia melihat adanya sinergi kuat lintas lembaga, mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK hingga ATR/BPN. "Operasi terpadu Satgas PKH terhadap tambang ilegal, mafia tanah, dan perambahan hutan menjadi bukti kolaborasi nyata dalam menegakkan kedaulatan sumber daya,” katanya.
Zulhamdi menegaskan pemberantasan mafia SDA bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga soal moralitas dan keadilan ekonomi nasional.
"Langkah Prabowo memperkuat kelembagaan penegakan hukum melalui reformasi institusional dan peningkatan integritas aparat menjadi fondasi penting bagi perubahan struktural di bidang hukum," ujarnya.
Menurut dia, perlu juga upaya digitalisasi pelayanan publik dan transparansi sistem pengadaan mempersempit ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di birokrasi. Namun demikian, dia mengingatkan agar agenda besar ini tidak berhenti di level simbolik.
"Pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus memperkuat pendekatan penegakan hukum berbasis data dan teknologi (data-driven enforcement) sekaligus memastikan perlindungan bagi aparat dan pelapor pelanggaran (whistleblower)," katanya.
Zulhamdi berharap agar komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas mafia SDA terus dijaga sebagai bagian dari upaya besar membangun keadilan ekonomi dan kedaulatan bangsa.
Menurut dia, tindakan nyata yang dilakukan pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan keseriusan negara dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri.
Baca juga: Bertemu Prabowo untuk Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Ketua MPR: Tak Ada Selebrasi
“Langkah Presiden Prabowo dalam menindak kartel sawit, migas, dan tambang ilegal menjadi bukti nyata bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik monopoli dan eksploitasi sumber daya secara ilegal,” ujar Zulhamdi di Makassar, Jumat (17/10/2025).
Dia menilai pembekuan izin usaha, penindakan aktor utama, serta pembenahan sistem tata niaga dan distribusi merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.
"Selama bertahun-tahun jaringan mafia ekonomi di sektor strategis telah menggerogoti fondasi kedaulatan ekonomi nasional. Namun, di era setahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan pemerintah menunjukkan perubahan paradigma, dari pembiaran menuju penindakan tegas dan terkoordinasi," ungkapnya.
Dia melihat adanya sinergi kuat lintas lembaga, mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK hingga ATR/BPN. "Operasi terpadu Satgas PKH terhadap tambang ilegal, mafia tanah, dan perambahan hutan menjadi bukti kolaborasi nyata dalam menegakkan kedaulatan sumber daya,” katanya.
Zulhamdi menegaskan pemberantasan mafia SDA bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga soal moralitas dan keadilan ekonomi nasional.
"Langkah Prabowo memperkuat kelembagaan penegakan hukum melalui reformasi institusional dan peningkatan integritas aparat menjadi fondasi penting bagi perubahan struktural di bidang hukum," ujarnya.
Menurut dia, perlu juga upaya digitalisasi pelayanan publik dan transparansi sistem pengadaan mempersempit ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di birokrasi. Namun demikian, dia mengingatkan agar agenda besar ini tidak berhenti di level simbolik.
"Pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus memperkuat pendekatan penegakan hukum berbasis data dan teknologi (data-driven enforcement) sekaligus memastikan perlindungan bagi aparat dan pelapor pelanggaran (whistleblower)," katanya.
Zulhamdi berharap agar komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas mafia SDA terus dijaga sebagai bagian dari upaya besar membangun keadilan ekonomi dan kedaulatan bangsa.
(jon)
Lihat Juga :
