Menkop Ferry Buka Munas dan Silatnas 2025 Perhimpunan BMT Indonesia
Rabu, 15 Oktober 2025 - 20:41 WIB
loading...
Menteri Koperasi Ferry Juliantono membuka Musyawarah Nasional (Munas) V dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) 2025 Perhimpunan BMT Indonesia di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto/Istimewa
A
A
A
KULON PROGO - Menteri Koperasi Ferry J Juliantono membuka Musyawarah Nasional (Munas) V dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) 2025 Perhimpunan BMT Indonesia di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 15–17 Oktober 2025. Kegiatan tersebut mengusung tema "Transformasi Koperasi Menuju Era Modern dengan Tata Kelola yang Baik untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045".
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, Dirut Baznas, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI, Kadiskop Prov DIY, Kadiskop Kabupaten Kulon Progo, Forkopi, Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia, tokoh Koperasi, dan 500 pengurus BMT seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PBMT Indonesia Mursida Rambe menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung terselenggaranya acara tersebut. "Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, Pak Ferry ( Menteri Koperasi ) dan Pak Sultan (Gubernur DIY), serta para tokoh yang hadir, serta kepada panitia yang mempersiapkan acara ini selama dua bulan," katanya.
Mursida menegaskan optimisme bahwa koperasi bukan sekadar slogan, melainkan solusi nyata bagi perekonomian bangsa. "Rasanya kita optimis koperasi tidak hanya slogan sebagai soko guru perekonomian, tapi kalau melihat kehadiran peserta hari ini, kami yakin dan percaya koperasi solusi ekonomi negeri," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Koperasi Desa Merah Putih Basmi Tengkulak dan Rentenir
Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan regulasi koperasi yang sudah lama tidak diperbarui sejak diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "Rencana UU Perkoperasian sudah sangat lama, sudah 33 tahun. Ini sudah tidak update. Kalau tidak update, ngapain," tegasnya.
Mursida menyampaikan harapannya kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, agar segera melanjutkan rencana pembaruan undang-undang tersebut. "Kami berharap di tangan Bapak Ferry, dinginnya tangan Bapak untuk meneruskan rencana UU Koperasi yang akan datang ini bisa segera terwujud."
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto terkait Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah menekan praktik pinjaman online dan rentenir. "Apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo terkait Koperasi Desa Merah Putih untuk menekan pinjol dan rentenir itu sudah 30 tahun kami lakukan. Sekarang semua orang bicara koperasi, ini dampak positif bagi kita yang sudah eksis," kata Mursida.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. "Koperasi saat ini kita harap menjadi badan usaha yang bisa mengejar ketertinggalan dari BUMN dan badan usaha swasta, baik dari sisi aset, volume, kegiatan usaha maupun partisipasi masyarakat," kata Ferry.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap penguatan koperasi di Indonesia. "Presiden kalau dibelah jiwanya koperasi, darahnya kalau dibelah koperasi. Beliau ingin menegaskan bahwa koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional," ujarnya.
Ferry juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Perkoperasian sebagai pembaruan dari regulasi lama. "Kami mengusulkan namanya bukan Undang-Undang koperasi, tapi Undang-Undang Sistem Perkoperasian. Ini akan membuat koperasi memperluas jangkauannya dan juga kewenangan Kementerian Koperasi diperluas, yang insyaallah akan dikeluarkan dalam waktu dekat," kata Ferry.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya koperasi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan berdaya saing. "Indonesia Emas 2045 bukan visi makro negara, tapi arah kolektif seluruh kekuatan sosial ekonomi bangsa. Koperasi harus mampu menafsirkan kembali dirinya di tengah dunia yang berubah," ujar Sultan.
Sultan menambahkan, nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial perlu diterjemahkan dalam sistem yang efisien dan akuntabel. "Ini hal yang strategis," tegasnya.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap kiprah BMT sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat di masyarakat. "BMT bukan hanya wujud koperasi, tapi juga simbol kesadaran bahwa ekonomi rakyat perlu dikelola dengan nilai sekaligus dengan disiplin institusi," ujarnya.
Sultan berharap hasil Munas PBMT 2025 dapat melahirkan keputusan visioner untuk memperkuat ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing. "Semoga Munas ini melahirkan keputusan-keputusan visioner, menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kredibel, inklusif, dan berdaya saing," pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, Dirut Baznas, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI, Kadiskop Prov DIY, Kadiskop Kabupaten Kulon Progo, Forkopi, Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia, tokoh Koperasi, dan 500 pengurus BMT seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PBMT Indonesia Mursida Rambe menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung terselenggaranya acara tersebut. "Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, Pak Ferry ( Menteri Koperasi ) dan Pak Sultan (Gubernur DIY), serta para tokoh yang hadir, serta kepada panitia yang mempersiapkan acara ini selama dua bulan," katanya.
Mursida menegaskan optimisme bahwa koperasi bukan sekadar slogan, melainkan solusi nyata bagi perekonomian bangsa. "Rasanya kita optimis koperasi tidak hanya slogan sebagai soko guru perekonomian, tapi kalau melihat kehadiran peserta hari ini, kami yakin dan percaya koperasi solusi ekonomi negeri," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Koperasi Desa Merah Putih Basmi Tengkulak dan Rentenir
Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan regulasi koperasi yang sudah lama tidak diperbarui sejak diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "Rencana UU Perkoperasian sudah sangat lama, sudah 33 tahun. Ini sudah tidak update. Kalau tidak update, ngapain," tegasnya.
Mursida menyampaikan harapannya kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, agar segera melanjutkan rencana pembaruan undang-undang tersebut. "Kami berharap di tangan Bapak Ferry, dinginnya tangan Bapak untuk meneruskan rencana UU Koperasi yang akan datang ini bisa segera terwujud."
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto terkait Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah menekan praktik pinjaman online dan rentenir. "Apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo terkait Koperasi Desa Merah Putih untuk menekan pinjol dan rentenir itu sudah 30 tahun kami lakukan. Sekarang semua orang bicara koperasi, ini dampak positif bagi kita yang sudah eksis," kata Mursida.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. "Koperasi saat ini kita harap menjadi badan usaha yang bisa mengejar ketertinggalan dari BUMN dan badan usaha swasta, baik dari sisi aset, volume, kegiatan usaha maupun partisipasi masyarakat," kata Ferry.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap penguatan koperasi di Indonesia. "Presiden kalau dibelah jiwanya koperasi, darahnya kalau dibelah koperasi. Beliau ingin menegaskan bahwa koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional," ujarnya.
Ferry juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Perkoperasian sebagai pembaruan dari regulasi lama. "Kami mengusulkan namanya bukan Undang-Undang koperasi, tapi Undang-Undang Sistem Perkoperasian. Ini akan membuat koperasi memperluas jangkauannya dan juga kewenangan Kementerian Koperasi diperluas, yang insyaallah akan dikeluarkan dalam waktu dekat," kata Ferry.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya koperasi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan berdaya saing. "Indonesia Emas 2045 bukan visi makro negara, tapi arah kolektif seluruh kekuatan sosial ekonomi bangsa. Koperasi harus mampu menafsirkan kembali dirinya di tengah dunia yang berubah," ujar Sultan.
Sultan menambahkan, nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial perlu diterjemahkan dalam sistem yang efisien dan akuntabel. "Ini hal yang strategis," tegasnya.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap kiprah BMT sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat di masyarakat. "BMT bukan hanya wujud koperasi, tapi juga simbol kesadaran bahwa ekonomi rakyat perlu dikelola dengan nilai sekaligus dengan disiplin institusi," ujarnya.
Sultan berharap hasil Munas PBMT 2025 dapat melahirkan keputusan visioner untuk memperkuat ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing. "Semoga Munas ini melahirkan keputusan-keputusan visioner, menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kredibel, inklusif, dan berdaya saing," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
