Ahmad Sahroni Kembali Muncul ke Publik, Kali Ini Wisuda S3 Doktor Ilmu Hukum
Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:18 WIB
loading...
A
A
A
Para tokoh yang diwisuda antara lain politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni, politikus PDIP Trimedya Panjaitan, politikus PKS Hamid Noor, Bupati Banyuasin Askolani, Kepala Lembaga Pertahanan Universitas Pertahanan Mayjend TNI AD Endro Satoto, mantan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Hery Chariansyah, Wakajati Maluku Utara Taufan Zakaria, Kajari Tanjung Perak Ricky Setiawan Anas dan Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika. Kesemuanya merupakan lulusan program doktor (S-3) ilmu hukum Universitas Borobudur.
"Momentum wisuda sarjana di berbagai perguruan tinggi harus dimaknai sebagai tonggak lahirnya generasi baru yang siap meraih masa depan gemilang. Wisuda bukan sekadar seremoni penyerahan ijazah, melainkan momentum strategis untuk melahirkan sumber daya manusia unggul, adaptif, dan inovatif yang mampu bersaing di kancah global menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet saat Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Borobudur di Jakarta, Selasa (14/10/25).
Hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Henri Togar Hasiholan Tambunan, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, Rektor Universitas Borobudur Bambang Bernanthos, Ketua Yayasan Universitas Borobudur Muhammad Halilintar, Direktur Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago, Ketua Alumni Universitas Borobudur Irjen Pol (Purn.) Ronny Franky Sompie serta para civitas akademika Universitas Borobudur.
Ketua DPR RI ke-20 dan dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan, kondisi aktual dunia kerja masih menyisakan persoalan serius di kalangan lulusan perguruan tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 4,76 persen, setara 7,28 juta orang.
Dari angka itu, lulusan perguruan tinggi menyumbang sekitar 6,23 persen, atau lebih dari satu juta orang yang belum bekerja. Sementara lulusan SMK tetap menempati posisi tertinggi dengan tingkat pengangguran mencapai 8 persen. “Ini kontradiksi besar. Di satu sisi, kita memiliki jutaan sarjana baru setiap tahun. Namun di sisi lain, masih banyak yang belum terserap pasar kerja karena kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri. Artinya, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menilai ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia usaha menjadi akar masalah yang mesti dibenahi. Sistem pendidikan tinggi terlalu lama berorientasi pada teori, bukan keterampilan aplikatif.
Program magang sering sekadar formalitas administratif tanpa pengalaman praktis yang berdampak. Mahasiswa seharusnya berinteraksi langsung dengan dunia industri sejak di bangku kuliah. Sehingga, mampu menghadapi masalah riil di dunia kerja, bukan sekadar menyusun laporan penelitian.
"Momentum wisuda sarjana di berbagai perguruan tinggi harus dimaknai sebagai tonggak lahirnya generasi baru yang siap meraih masa depan gemilang. Wisuda bukan sekadar seremoni penyerahan ijazah, melainkan momentum strategis untuk melahirkan sumber daya manusia unggul, adaptif, dan inovatif yang mampu bersaing di kancah global menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet saat Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Borobudur di Jakarta, Selasa (14/10/25).
Hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Henri Togar Hasiholan Tambunan, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, Rektor Universitas Borobudur Bambang Bernanthos, Ketua Yayasan Universitas Borobudur Muhammad Halilintar, Direktur Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago, Ketua Alumni Universitas Borobudur Irjen Pol (Purn.) Ronny Franky Sompie serta para civitas akademika Universitas Borobudur.
Ketua DPR RI ke-20 dan dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan, kondisi aktual dunia kerja masih menyisakan persoalan serius di kalangan lulusan perguruan tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 4,76 persen, setara 7,28 juta orang.
Dari angka itu, lulusan perguruan tinggi menyumbang sekitar 6,23 persen, atau lebih dari satu juta orang yang belum bekerja. Sementara lulusan SMK tetap menempati posisi tertinggi dengan tingkat pengangguran mencapai 8 persen. “Ini kontradiksi besar. Di satu sisi, kita memiliki jutaan sarjana baru setiap tahun. Namun di sisi lain, masih banyak yang belum terserap pasar kerja karena kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri. Artinya, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menilai ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia usaha menjadi akar masalah yang mesti dibenahi. Sistem pendidikan tinggi terlalu lama berorientasi pada teori, bukan keterampilan aplikatif.
Program magang sering sekadar formalitas administratif tanpa pengalaman praktis yang berdampak. Mahasiswa seharusnya berinteraksi langsung dengan dunia industri sejak di bangku kuliah. Sehingga, mampu menghadapi masalah riil di dunia kerja, bukan sekadar menyusun laporan penelitian.
Lihat Juga :
