Ahmad Sahroni Kembali Muncul ke Publik, Kali Ini Wisuda S3 Doktor Ilmu Hukum
Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:18 WIB
loading...
A
A
A
Bamsoet mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang telah melibatkan lebih dari 500 ribu mahasiswa dan menggandeng lebih dari 2.000 perusahaan dinilai sebagai langkah besar untuk mempertemukan dunia kampus dan dunia kerja.
Begitu juga dengan program Matching Fund yang pada tahun 2025 telah menyalurkan dana lebih dari Rp 2,3 triliun untuk kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri. “Langkah-langkah ini harus diperkuat. DPR siap mendorong regulasi agar kemitraan kampus, industri dan pemerintah, menjadi standar nasional. Jangan sampai kebijakan bagus berhenti di tataran konsep, tetapi tidak sampai di ruang kelas,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menekankan pentingnya pendampingan pasca wisuda. Perguruan tinggi perlu membangun career center yang berfungsi aktif menjembatani lulusan dengan industri, startup, hingga lembaga riset. Kampus juga diminta rutin melakukan tracer study agar data serapan alumni bisa menjadi dasar perbaikan kurikulum.
“Data BPS tahun 2025 menunjukkan sekitar 55 persen pekerja Indonesia masih berada di level menengah ke bawah. Jika pendidikan tinggi gagal menciptakan mobilitas vertikal, maka bonus demografi justru bisa menjadi beban. Lulusan sarjana tidak cukup hanya memiliki ijazah. Mereka harus punya kemampuan belajar cepat, berpikir kreatif, dan adaptif terhadap teknologi baru,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, pergeseran struktur ekonomi global menuju era digital dan ekonomi hijau akan menuntut kualitas SDM yang sangat berbeda dibanding satu dekade lalu. Menurut World Economic Forum, sekitar 23 persen pekerjaan di dunia akan berubah bentuk akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Namun pada saat yang sama, 69 juta jenis pekerjaan baru muncul yang membutuhkan keahlian digital, kemampuan analisis data, dan inovasi sosial.
“Generasi sarjana hari ini akan menjadi pengambil keputusan di tahun 2045. Dua dekade ke depan, mereka akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menjadi negara maju atau tertinggal di gelombang perubahan. Karena itu, wisuda tidak boleh menjadi titik akhir, melainkan titik awal tanggung jawab baru,” pungkasnya.
Begitu juga dengan program Matching Fund yang pada tahun 2025 telah menyalurkan dana lebih dari Rp 2,3 triliun untuk kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri. “Langkah-langkah ini harus diperkuat. DPR siap mendorong regulasi agar kemitraan kampus, industri dan pemerintah, menjadi standar nasional. Jangan sampai kebijakan bagus berhenti di tataran konsep, tetapi tidak sampai di ruang kelas,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menekankan pentingnya pendampingan pasca wisuda. Perguruan tinggi perlu membangun career center yang berfungsi aktif menjembatani lulusan dengan industri, startup, hingga lembaga riset. Kampus juga diminta rutin melakukan tracer study agar data serapan alumni bisa menjadi dasar perbaikan kurikulum.
“Data BPS tahun 2025 menunjukkan sekitar 55 persen pekerja Indonesia masih berada di level menengah ke bawah. Jika pendidikan tinggi gagal menciptakan mobilitas vertikal, maka bonus demografi justru bisa menjadi beban. Lulusan sarjana tidak cukup hanya memiliki ijazah. Mereka harus punya kemampuan belajar cepat, berpikir kreatif, dan adaptif terhadap teknologi baru,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, pergeseran struktur ekonomi global menuju era digital dan ekonomi hijau akan menuntut kualitas SDM yang sangat berbeda dibanding satu dekade lalu. Menurut World Economic Forum, sekitar 23 persen pekerjaan di dunia akan berubah bentuk akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Namun pada saat yang sama, 69 juta jenis pekerjaan baru muncul yang membutuhkan keahlian digital, kemampuan analisis data, dan inovasi sosial.
“Generasi sarjana hari ini akan menjadi pengambil keputusan di tahun 2045. Dua dekade ke depan, mereka akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menjadi negara maju atau tertinggal di gelombang perubahan. Karena itu, wisuda tidak boleh menjadi titik akhir, melainkan titik awal tanggung jawab baru,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
