Supremasi Sipil Tegak ketika TNI-Polri Berkolaborasi, Bukan Berkompetisi

Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R Haidar Alwi. Foto: Ist

Menurut Haidar, ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi bukti bahwa paradigma kerja baru telah tumbuh di tubuh aparat dari rivalitas menuju kemitraan. Kolaborasi semacam ini mempercepat respons terhadap krisis dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara.

“Kolaborasi bukan simbol seremoni, tapi tanda bahwa aparat sudah dewasa dalam demokrasi. Ketika TNI menjaga perbatasan dan Polri menjaga ketertiban, keduanya sedang menjaga satu hal yang sama yakni rasa aman rakyat. Supremasi sipil bukan menurunkan wibawa aparat, tapi mengangkat martabat hukum agar lebih tinggi dari semua pangkat dan jabatan,” ungkap Haidar.

Kehadiran kolaborasi juga mencerminkan kematangan sistem kenegaraan. Hubungan antarlembaga harus bergerak dari loyalitas struktural ke loyalitas konstitusional, dari sekadar menjalankan perintah ke membangun kesadaran hukum. Itulah bentuk tertinggi dari profesionalisme yang dicita-citakan sejak reformasi.

Dari Ego Sektoral Menuju Integrasi Kepemimpinan

Meski kolaborasi mulai tumbuh, Haidar menilai masih ada sisa budaya lama yang menghambat transformasi menyeluruh yakni ego sektoral dan mental rivalitas antarlembaga. Rivalitas ini tidak selalu terlihat, tapi terasa dalam kebijakan, komunikasi, dan perebutan legitimasi di ruang publik.

Dalam pandangannya, ego kelembagaan adalah bentuk kemunduran yang tidak sejalan dengan semangat reformasi. Data BRIN tahun 2022 menunjukkan profesionalisme TNI dan Polri meningkat 18 persen dibanding sepuluh tahun lalu, tetapi kepercayaan publik baru stabil di kisaran 70-80 persen.

Kesenjangan ini bukan karena kinerja buruk melainkan karena kurangnya integrasi kepemimpinan dan komunikasi publik yang terpadu. Dia menilai sistem keamanan nasional masih terfragmentasi oleh perbedaan kultur komando dan prosedur hukum yang tidak selalu sinkron.

Haidar menyerukan perlunya reformasi kepemimpinan di tingkat koordinatif. Fungsi Kemenko Polkam harus diperkuat bukan sekadar sebagai forum koordinasi, tapi sebagai ruang moral negara tempat semua aparat mempertanggungjawabkan kinerja dan etika di hadapan hukum.