Paspor Jurist Tan dan Riza Chalid Dicabut, Kejagung Harap Kedua Buronan Dideportasi
Selasa, 07 Oktober 2025 - 22:30 WIB
loading...
Kejagung telah mengajukan pencabutan paspor terhadap tersangka kasus dugaan korupsi chromebook, Jurist Tan dan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina, M Riza Chalid. Foto/SIndoNews
A
A
A
JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung ( Kejagung ) telah mengajukan pencabutan paspor terhadap tersangka kasus dugaan korupsi chromebook, Jurist Tan dan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina, M Riza Chalid. Diharapkan, keduanya bisa dideportasi ke Indonesia.
"Adanya permohonan dari penyidik pencabutan paspor terkait atas nama tersangka JT, diajukan sekitar bulan Agustus. MRC, permohonan pencabutan paspor ini diajukan sekitar bulan Juli," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebutkan, Selasa (7/10/2025).
Menurut Anang, saat keduanya dicabut paspornya tidak serta merta hilang kewarganegaraannya atau istilahnya stateless. Namun, saat dicabut paspornya, keduanya tidak bisa lagi bepergian keluar negeri atau tidak bisa pergi ke negara lainnya di tempat dia berada saat ini.
Baca juga: Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Hanya Bisa Pulang ke Indonesia atau Overstay
Anang menerangkan, saat paspornya dicabut oleh negara tempat dia berada saat ini, maka keberadaannya itu bisa dinyatakan ilegal di negara tersebut. Alhasil, dia hanya punya dua pilihan, pertama kembali ke Indonesia menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLB) dan kedua dideportasi oleh negara tempat mereka berada saat ini.
"SPLB itu hanya berlaku sekali, atau dia tinggal di sana over stay. Seyogyanya karena pemerintah yang ditempatin tahu bahwa itu dia sudah dicabut paspornya, bisa dideportasi," tuturnya.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Riza Chalid Buronan Kasus Korupsi Minyak Mentah
Anang menambahkan, pencabutan paspor terhadap keduanya menjadi strategi penyidik Kejagung untuk menghadirkan keduanya ke Indonesia dalam rangka penyidikan kasusnya. Di samping pencabutan paspor, pihaknya juga sudah mengajukan red notice ke Interpol terhadap kedua tersangka itu.
"Salah satu strategi penyidik dalam upaya menghadirkan tersangka yang berada di luar negeri supaya kembali ke Indonesia. Selain itu, kita juga mengajukan red notice ke Interpol, permohonan beriringan dengan permohonan kita untuk red notice," katanya.
"Adanya permohonan dari penyidik pencabutan paspor terkait atas nama tersangka JT, diajukan sekitar bulan Agustus. MRC, permohonan pencabutan paspor ini diajukan sekitar bulan Juli," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebutkan, Selasa (7/10/2025).
Menurut Anang, saat keduanya dicabut paspornya tidak serta merta hilang kewarganegaraannya atau istilahnya stateless. Namun, saat dicabut paspornya, keduanya tidak bisa lagi bepergian keluar negeri atau tidak bisa pergi ke negara lainnya di tempat dia berada saat ini.
Baca juga: Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Hanya Bisa Pulang ke Indonesia atau Overstay
Anang menerangkan, saat paspornya dicabut oleh negara tempat dia berada saat ini, maka keberadaannya itu bisa dinyatakan ilegal di negara tersebut. Alhasil, dia hanya punya dua pilihan, pertama kembali ke Indonesia menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLB) dan kedua dideportasi oleh negara tempat mereka berada saat ini.
"SPLB itu hanya berlaku sekali, atau dia tinggal di sana over stay. Seyogyanya karena pemerintah yang ditempatin tahu bahwa itu dia sudah dicabut paspornya, bisa dideportasi," tuturnya.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Riza Chalid Buronan Kasus Korupsi Minyak Mentah
Anang menambahkan, pencabutan paspor terhadap keduanya menjadi strategi penyidik Kejagung untuk menghadirkan keduanya ke Indonesia dalam rangka penyidikan kasusnya. Di samping pencabutan paspor, pihaknya juga sudah mengajukan red notice ke Interpol terhadap kedua tersangka itu.
"Salah satu strategi penyidik dalam upaya menghadirkan tersangka yang berada di luar negeri supaya kembali ke Indonesia. Selain itu, kita juga mengajukan red notice ke Interpol, permohonan beriringan dengan permohonan kita untuk red notice," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
