Demokrat Kritisi Rencana Wakapolri Libatkan Preman atasi Pandemi
Minggu, 13 September 2020 - 11:41 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengkritis langkah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang akan melibatkan jeger atau preman pasar dalam penanganan COVID-19. FOTO/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukriantomengkritisi langkah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang hendak melibatkan "jeger" atau preman pasar dalam penanganan COVID-19 . Karena faktanya, keberadaan preman ini justru meresahkan masyarakat.
"Saya mengapresiasi semangat, komitmen dan langkah Wakapolri dalam merespons serta menangani penyebaran COVID-19 yang belum terkendali hingga saat ini. Namun semangat dan langkah itu akan menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger" atau preman pasar dalam tugas dan kewenangan institusional formal," kata Didik kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum Dan Hukum HAM ini mengingatkan Wakapolri agar menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya, termasuk dampak psikologis bagi masyarakat dan publik secara luas. Kapolri juga tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal apalagi "jeger" atau preman pasar untuk menekan atau membuat tidak nyaman masyarakat. (Baca juga: Polda Kalteng Berdayakan Preman Pasar untuk Bagikan Masker )
"Pengetahuan publik selama ini, hadirnya "jeger" atau preman untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh polisi," ujarnya.
Dengan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri, sambung dia, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktivitas para preman ini.
Untuk itu, Ketua Umum Karang Taruna ini berharap kepada Wakapolri untuk tetap objektif, rasional dan selalu terukur dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Wakapolri juga harus memahami dan menguasai peta penyebaran COVID-19 yang sesungguhnya, meng-update setiap perilaku dan psikologis masyarakat di saat pandemi, perilaku para aparat pemerintah dan para pemimpin saat ini.
"Karena perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh para perilaku para pemimpinnya," imbuhnya. (Baca juga: Wakapolri Larang Anggota Polisi Terinveksi Covid-19 )
Selain itu, Didik menambahkan, Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, besar harapan bahwa Polri punya kepercayaan diri dan keyakinan bahwa aparat di bawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi meligitimasi eksistensi "jeger" atau preman pasar," kata Didik.
"Saya mengapresiasi semangat, komitmen dan langkah Wakapolri dalam merespons serta menangani penyebaran COVID-19 yang belum terkendali hingga saat ini. Namun semangat dan langkah itu akan menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger" atau preman pasar dalam tugas dan kewenangan institusional formal," kata Didik kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum Dan Hukum HAM ini mengingatkan Wakapolri agar menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya, termasuk dampak psikologis bagi masyarakat dan publik secara luas. Kapolri juga tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal apalagi "jeger" atau preman pasar untuk menekan atau membuat tidak nyaman masyarakat. (Baca juga: Polda Kalteng Berdayakan Preman Pasar untuk Bagikan Masker )
"Pengetahuan publik selama ini, hadirnya "jeger" atau preman untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh polisi," ujarnya.
Dengan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri, sambung dia, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktivitas para preman ini.
Untuk itu, Ketua Umum Karang Taruna ini berharap kepada Wakapolri untuk tetap objektif, rasional dan selalu terukur dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Wakapolri juga harus memahami dan menguasai peta penyebaran COVID-19 yang sesungguhnya, meng-update setiap perilaku dan psikologis masyarakat di saat pandemi, perilaku para aparat pemerintah dan para pemimpin saat ini.
"Karena perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh para perilaku para pemimpinnya," imbuhnya. (Baca juga: Wakapolri Larang Anggota Polisi Terinveksi Covid-19 )
Selain itu, Didik menambahkan, Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, besar harapan bahwa Polri punya kepercayaan diri dan keyakinan bahwa aparat di bawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi meligitimasi eksistensi "jeger" atau preman pasar," kata Didik.
(abd)
Lihat Juga :
