Demokrat Kritisi Rencana Wakapolri Libatkan Preman atasi Pandemi
Minggu, 13 September 2020 - 11:41 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengkritis langkah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang akan melibatkan jeger atau preman pasar dalam penanganan COVID-19. FOTO/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukriantomengkritisi langkah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang hendak melibatkan "jeger" atau preman pasar dalam penanganan COVID-19 . Karena faktanya, keberadaan preman ini justru meresahkan masyarakat.
"Saya mengapresiasi semangat, komitmen dan langkah Wakapolri dalam merespons serta menangani penyebaran COVID-19 yang belum terkendali hingga saat ini. Namun semangat dan langkah itu akan menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger" atau preman pasar dalam tugas dan kewenangan institusional formal," kata Didik kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum Dan Hukum HAM ini mengingatkan Wakapolri agar menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya, termasuk dampak psikologis bagi masyarakat dan publik secara luas. Kapolri juga tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal apalagi "jeger" atau preman pasar untuk menekan atau membuat tidak nyaman masyarakat. (Baca juga: Polda Kalteng Berdayakan Preman Pasar untuk Bagikan Masker )
"Pengetahuan publik selama ini, hadirnya "jeger" atau preman untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh polisi," ujarnya.
Dengan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri, sambung dia, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktivitas para preman ini.
"Saya mengapresiasi semangat, komitmen dan langkah Wakapolri dalam merespons serta menangani penyebaran COVID-19 yang belum terkendali hingga saat ini. Namun semangat dan langkah itu akan menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger" atau preman pasar dalam tugas dan kewenangan institusional formal," kata Didik kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum Dan Hukum HAM ini mengingatkan Wakapolri agar menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya, termasuk dampak psikologis bagi masyarakat dan publik secara luas. Kapolri juga tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal apalagi "jeger" atau preman pasar untuk menekan atau membuat tidak nyaman masyarakat. (Baca juga: Polda Kalteng Berdayakan Preman Pasar untuk Bagikan Masker )
"Pengetahuan publik selama ini, hadirnya "jeger" atau preman untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh polisi," ujarnya.
Dengan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri, sambung dia, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktivitas para preman ini.
Lihat Juga :
