Guru Besar IPB: Ekowisata Harusnya Didukung, Bukan Disegel

BOGOR - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan mega-biodiversitas dan budaya terbesar di dunia. Potensi hayati, geologi, budaya, bahari, dan pesisir yang melimpah menjadikan negeri ini sangat menjanjikan dalam pengembangan ekowisata .

Dalam Konferensi Pers Pra-Orasi Ilmiah, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Prof Ricky Avenzora mengatakan, perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih jauh dari optimal dan tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Baca juga: Pemkab Banyuasin Undang Investor Garap Ekowisata

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya, belum lama ini.

Menurut dia, terdapat tiga persoalan utama dalam pembangunan pariwisata nasional. "Pertama, jumlah devisa dan wisatawan masih kalah dari negara tetangga. Kedua, potensi alam dan budaya justru banyak mengalami kerusakan. Ketiga, distribusi manfaat pariwisata tidak merata di mana kelompok menengah ke atas lebih banyak menikmati keuntungan, sementara masyarakat kecil hanya memperoleh recehan," ungkapnya.

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” jelasnya.

Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.

"Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk abuse of power karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," katanya.

“Intinya, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan. Menurut saya, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tambahnya.

Menurut dia, hak usaha para pengusaha wisata seharusnya dikembalikan, bahkan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Dia menilai Eiger Adventure Land sebagai salah satu contoh pelaku usaha yang patut didukung.

“Perlu kita sadari, Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata yang masuk kategori menengah atas dan konsisten mengembangkan ekowisata,” ucapnya.

Menurut Ricky, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal. Jika ada kekeliruan atau kekurangan dari pihak swasta, maka sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.

“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” ujarnya.