Marak Kasus Keracunan MBG, Puan Minta Evaluasi: Jangan Sampai Anak-anak Dirugikan
Senin, 22 September 2025 - 16:26 WIB
loading...
Ketua DPR Puan Maharani menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi. Hal itu ditujukan agar pelaksanaan program unggulan pemerintah ini bisa lebih baik dirasakan anak-anak Indonesia.
Permintaan ini dilayangkan Puan sekaligus merespons maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. "Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kendati demikian, Puan memahami bahwa pelaksanaan MBG tidaklah mudah. Namun, ia menilai, perlu ada evaluasi total terhadap program MBG.
Baca juga: Purbaya Ancam Anggaran MBG Bakal Dipindah ke Bansos, Ini Alasannya
"Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," pungkasnya.
Sekadar informasi, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Program ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi sejak Januari hingga September 2025. Bahkan, banyak daerah harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, meski di saat bersamaan alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.
Terbaru, keracunan massal MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian ada juga keracunan MBG di Garut, Tasikmalaya, hingga Bau Bau Sulawesi Tenggara. Ada juga masalah ribuan dapur fiktif pada program MBG.
Permintaan ini dilayangkan Puan sekaligus merespons maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. "Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kendati demikian, Puan memahami bahwa pelaksanaan MBG tidaklah mudah. Namun, ia menilai, perlu ada evaluasi total terhadap program MBG.
Baca juga: Purbaya Ancam Anggaran MBG Bakal Dipindah ke Bansos, Ini Alasannya
"Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," pungkasnya.
Sekadar informasi, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Program ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi sejak Januari hingga September 2025. Bahkan, banyak daerah harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, meski di saat bersamaan alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.
Terbaru, keracunan massal MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian ada juga keracunan MBG di Garut, Tasikmalaya, hingga Bau Bau Sulawesi Tenggara. Ada juga masalah ribuan dapur fiktif pada program MBG.
(rca)
Lihat Juga :
