Siti Zuhro Bertanya, Apakah Menteri Hasil Reshuffle akan Dibekali di Magelang?
Minggu, 21 September 2025 - 14:50 WIB
loading...
Peneliti Utama BRIN R Siti Zuhro. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik R Siti Zuhro mempertanyakan apakah menteri baru hasil reshuffle akan diberi pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, seperti para menteri dan wakil menteri yang dilantik pada Oktober 2024. Menurutnya, pembekalan ini dibutuhkan agar para menteri bisa menjalankan Asta Cita yang merupakan program Prabowo.
Diketahui, setelah dilantik, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta para pejabat lainnya mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24-27 Oktober 2024. Kegiatan tersebut bertujuan membangun semangat kebersamaan, kekompakan, dan soliditas Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Pertanyaan saya, kalau ada reshuffle, apakah yang menggantikan itu juga akan di-Magelang-kan? Kalau nggak, apa dampaknya," ujarnya dalam program To The Poin Aja, dikutip dari YouTube SindoNews, Minggu (21/9/2025).
Baca Juga: Siti Zuhro Ingatkan Pejabat: Flexing dan Dansa-dansi Tidak Membuat Masyarakat Happy
Wiwiek, sapaan akrab Siti Zuhro mengatakan, kalau reshuffle yang dilakukan sedikit-sedikit, risikonya memang para menteri dan wakil menteri tersebut tidak dibekali di Magelang alias langsung kerja.
"Pembekalan kapan? Berarti kan nggak sama. Lah, ini juga harus diperbaiki menurut saya. Kalau sampai tidak di-Magelang-kan, maka kriteria tadi itu harus rigid, harus serius. Jadi jangan melenceng lagi. Nanti bongkar pasang kabinet. Itu menunjukkan tidak profesional," jelas Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut.
Wiwiek juga mengatakan, posisi-posisi strategis, kunci, dan mengelola uang dalam jumlah besar, sebaiknya tidak diisi partai politik. "Jadi kayak Kementerian Keuangan dan kementerian tertentu yang memang untuk NKRI, itu jangan untuk partai dulu. Karena komitmennya harus tinggi," katanya.
Diketahui, pada September 2025 Presiden Prabowo melakukan dua kali pelantikan menteri dan wakil menteri. Pada 8 September 2025, Prabowo memberhentikan dengan hormat lima menteri yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Baca Juga: Akhir Kisah 5 Menteri di Kabinet Merah Putih
Dari lima menteri yang dicopot, ada tiga yang penggantinya dilantik Presiden Prabowo pada hari itu juga. Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Pejabat lainnya yang dilantik adalah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Kepala Badan Penyelenggara Haji itu dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru. Prabowo juga melantik Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta. Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Keppres ini berlaku sejak pelantikan.
Selanjutnya, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.
Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik yaitu:
1. Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan
5. Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Adapun para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut, yaitu:
1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah;
2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
3. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian; serta
4. Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain itu, Presiden turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Pelantikan Sarah berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Diketahui, setelah dilantik, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta para pejabat lainnya mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24-27 Oktober 2024. Kegiatan tersebut bertujuan membangun semangat kebersamaan, kekompakan, dan soliditas Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Pertanyaan saya, kalau ada reshuffle, apakah yang menggantikan itu juga akan di-Magelang-kan? Kalau nggak, apa dampaknya," ujarnya dalam program To The Poin Aja, dikutip dari YouTube SindoNews, Minggu (21/9/2025).
Baca Juga: Siti Zuhro Ingatkan Pejabat: Flexing dan Dansa-dansi Tidak Membuat Masyarakat Happy
Wiwiek, sapaan akrab Siti Zuhro mengatakan, kalau reshuffle yang dilakukan sedikit-sedikit, risikonya memang para menteri dan wakil menteri tersebut tidak dibekali di Magelang alias langsung kerja.
"Pembekalan kapan? Berarti kan nggak sama. Lah, ini juga harus diperbaiki menurut saya. Kalau sampai tidak di-Magelang-kan, maka kriteria tadi itu harus rigid, harus serius. Jadi jangan melenceng lagi. Nanti bongkar pasang kabinet. Itu menunjukkan tidak profesional," jelas Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut.
Wiwiek juga mengatakan, posisi-posisi strategis, kunci, dan mengelola uang dalam jumlah besar, sebaiknya tidak diisi partai politik. "Jadi kayak Kementerian Keuangan dan kementerian tertentu yang memang untuk NKRI, itu jangan untuk partai dulu. Karena komitmennya harus tinggi," katanya.
Diketahui, pada September 2025 Presiden Prabowo melakukan dua kali pelantikan menteri dan wakil menteri. Pada 8 September 2025, Prabowo memberhentikan dengan hormat lima menteri yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Baca Juga: Akhir Kisah 5 Menteri di Kabinet Merah Putih
Dari lima menteri yang dicopot, ada tiga yang penggantinya dilantik Presiden Prabowo pada hari itu juga. Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Pejabat lainnya yang dilantik adalah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Kepala Badan Penyelenggara Haji itu dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru. Prabowo juga melantik Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta. Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Keppres ini berlaku sejak pelantikan.
Selanjutnya, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.
Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik yaitu:
1. Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan
5. Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Adapun para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut, yaitu:
1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah;
2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
3. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian; serta
4. Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain itu, Presiden turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Pelantikan Sarah berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(zik)
Lihat Juga :