Perpres IKN, Selamat Ginting: Keputusan Simalakama Politik Prabowo Hadapi Bobroknya Warisan Jokowi
Minggu, 21 September 2025 - 12:48 WIB
loading...
Pengamat Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting dalam podcast To The Point Aja. Foto: YouTube SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menghadapi simalakama politik dengan menetapkan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota politik pada 2028. Di satu sisi, melanjutkan proyek IKN menunjukkan kontinuitas kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Namun di sisi lain, jika pembangunan IKN terbukti tidak efektif atau membebani anggaran negara, maka pemerintahannya berisiko menanggung beban politik yang cukup besar. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting.
“Keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 berdekatan dengan Pemilu 2029. Artinya, Prabowo juga sedang mengatur panggung kekuasaan menjelang akhir periode pertamanya,” ujar Selamat Ginting di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Baca juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Perpres tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025. Selamat Ginting menilai kebijakan tersebut bukan hanya kelanjutan dari proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo, tetapi juga memiliki potensi implikasi politik jangka panjang, termasuk soal pertanggungjawaban atas kelanjutan proyek dan dinamika koalisi antara Presiden Prabowo dan keluarga Jokowi.
“Jika pembangunan IKN tidak rampung tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka yang akan paling dulu disorot adalah Presiden Jokowi sebagai penggagas utama proyek ini,” ujar Selamat Ginting, dosen tetap FISIP UNAS ini.
Dia berpendapat, proyek senilai ratusan triliun ini telah menjadi simbol bobroknya warisan mantan Presiden Jokowi, sehingga proyek itu akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik nasional. IKN digagas sejak 2019 dan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua.
Namun, hingga akhir masa jabatannya, sebagian infrastruktur inti di IKN masih dalam tahap pembangunan. Di tengah dinamika ini, Selamat Ginting mempertanyakan masa depan koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi.
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, disebut-sebut memiliki potensi untuk maju di Pemilu 2029. Namun langkah politiknya akan sangat bergantung pada bagaimana proyek IKN berjalan dan bagaimana relasi politik antara kedua tokoh utama ini berkembang.
“Jika proyek IKN menjadi beban, bukan tidak mungkin Prabowo akan mulai mengambil jarak dari Jokowi dan membentuk narasi pemerintahannya sendiri,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan pertahanan keamanan negara ini.
Dia mengungkapkan hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara rinci tahapan perpindahan kelembagaan negara ke IKN. Namun, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mulai melakukan persiapan administratif dan teknis.
Namun di sisi lain, jika pembangunan IKN terbukti tidak efektif atau membebani anggaran negara, maka pemerintahannya berisiko menanggung beban politik yang cukup besar. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting.
“Keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 berdekatan dengan Pemilu 2029. Artinya, Prabowo juga sedang mengatur panggung kekuasaan menjelang akhir periode pertamanya,” ujar Selamat Ginting di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Baca juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Perpres tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025. Selamat Ginting menilai kebijakan tersebut bukan hanya kelanjutan dari proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo, tetapi juga memiliki potensi implikasi politik jangka panjang, termasuk soal pertanggungjawaban atas kelanjutan proyek dan dinamika koalisi antara Presiden Prabowo dan keluarga Jokowi.
“Jika pembangunan IKN tidak rampung tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka yang akan paling dulu disorot adalah Presiden Jokowi sebagai penggagas utama proyek ini,” ujar Selamat Ginting, dosen tetap FISIP UNAS ini.
Dia berpendapat, proyek senilai ratusan triliun ini telah menjadi simbol bobroknya warisan mantan Presiden Jokowi, sehingga proyek itu akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik nasional. IKN digagas sejak 2019 dan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua.
Namun, hingga akhir masa jabatannya, sebagian infrastruktur inti di IKN masih dalam tahap pembangunan. Di tengah dinamika ini, Selamat Ginting mempertanyakan masa depan koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi.
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, disebut-sebut memiliki potensi untuk maju di Pemilu 2029. Namun langkah politiknya akan sangat bergantung pada bagaimana proyek IKN berjalan dan bagaimana relasi politik antara kedua tokoh utama ini berkembang.
“Jika proyek IKN menjadi beban, bukan tidak mungkin Prabowo akan mulai mengambil jarak dari Jokowi dan membentuk narasi pemerintahannya sendiri,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan pertahanan keamanan negara ini.
Dia mengungkapkan hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara rinci tahapan perpindahan kelembagaan negara ke IKN. Namun, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mulai melakukan persiapan administratif dan teknis.
(rca)
Lihat Juga :
