Masih Ada Loyalis Jokowi, Bakal Ada Reshuffle Kabinet Jilid Selanjutnya?
Sabtu, 20 September 2025 - 06:33 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan pada Rabu, 17 September 2025. Foto/BPMI Setpres
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan sebagian masyarakat berharap menteri yang dinilai dekat dengan Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di-reshuffle. Dia membeberkan beberapa contoh loyalis Jokowi seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masih di Kabinet Merah Putih.
Jamiluddin pun menyoroti Sulaiman Umar yang dicopot dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ketiganya terkena reshuffle kabinet Rabu 17 September 2025.
“Khusus Sulaiman Umar, Hasan Nasbi, dan AM Putranto memang layak di-reshuffle karena selama ini kinerjanya praktis tak terdengar. Sulaiman Umar dan AM Putranto, jangankan prestasinya, namanya saja tak familiar di masyarakat,” kata Jamiluddin, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga: Menanti Pembuktian Kerja Menteri, Wamen, Kepala Badan Baru
“Hasan Nasbi misalnya, justru yang diingat hanya kontroversialnya saja. Karena itu, beberapa waktu yang lalu sosok ini memang sudah didesak berbagai elemen masyarakat untuk mundur dari jabatan Kepala PCO,” pungkas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai Presiden Prabowo Subianto ingin memperkuat komunikasi pemerintah di masyarakat. “Dengan mengangkat Angga Raka Prabowo yang kita tahu bahwa dia salah satu orang terdekatnya Pak Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini perluasan atau transformasi dari PCO dan menggantikan Hasan Nasbi,” ujar Kunto Adi.
Baca juga: Seskab Teddy Kawal Komunikasi Pemerintahan Prabowo yang Tak Dikuasai Gibran
“Lalu kemudian kita juga lihat Nanik S Deyang di Wakil Kepala BGN. Lalu ada M Qodari di KSP ini sebenarnya Pak Prabowo sadar bahwa problem komunikasi pemerintah ini harus segera ditangani,” sambungnya.
Maka itu, kata dia, penguatan komunikasi pemerintah atau komunikasi publik pemerintah menjadi penting. “Itu kenapa Mas Angga Raka di situ (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, red),” tuturnya.
Dia pun menyoroti perubahan PCO yang dibentuk di era Jokowi kini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. “Yang lebih penting berkomunikasi dengan masyarakat bukan presidennya, tapi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga, pemda yang harus punya orkestrasi dalam pesan dalam komunikasi ke masyarakat,” tuturnya.
Dia mengakui beberapa yang kena reshuffle tersebut orang-orang dekat Jokowi. “Yang kemudian diganti oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Mungkin supaya Pak Prabowo nyaman bekerja lebih percaya kepada orang-orang yang memang dia percaya,” imbuhnya.
Dia juga menyoroti posisi Menteri BUMN yang kosong pascareshuffle tersebut. “Menteri BUMN yang kemudian jadi Menpora kita juga bisa lihat sangat mungkin ada reshuffle lagi nih, karena Menteri BUMN kosong kan, kecuali skenario keduanya Menteri BUMN itu dianggap enggak perlu lagi karena sudah ada Danantara kan,” pungkasnya.
Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai posisi Wakil Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ditempati oleh dua kader Partai Gerindra pascareshuffle kabinet kemarin.
“Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sebagai pengganti dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, penempatan dua kader Partai Gerindra adalah hal wajar dan dapat dipahami,” katanya.
Dia menilai Presiden Prabowo sangat mungkin memiliki pertimbangan tersendiri seperti misal Badan Komunikasi Pemerintah akan semakin dapat berjalan optimal bila dipegang Angga Raka Prabowo notabene kader Partai Gerindra dan juga merupakan salah satu orang di inner circle Presiden Prabowo.
“Posisi Angga Raka Prabowo sebagai wakil menteri komdigi sangat mungkin juga menjadi pertimbangan khusus lain dari Presiden Prabowo, dengan demikian diharapkan alur komunikasi pemerintah baik secra internal maupun eksternal dapat terokestrasi dengan jauh lebih baik,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan baru pada Rabu (17/9/2029). Prabowo resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029.
Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik adalah:
1. Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan
5. Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Presiden juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut adalah:
1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah;
2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
3. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian;
4. Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional; serta
5. Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain itu, Presiden turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Pelantikan Sarah berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jamiluddin pun menyoroti Sulaiman Umar yang dicopot dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ketiganya terkena reshuffle kabinet Rabu 17 September 2025.
“Khusus Sulaiman Umar, Hasan Nasbi, dan AM Putranto memang layak di-reshuffle karena selama ini kinerjanya praktis tak terdengar. Sulaiman Umar dan AM Putranto, jangankan prestasinya, namanya saja tak familiar di masyarakat,” kata Jamiluddin, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga: Menanti Pembuktian Kerja Menteri, Wamen, Kepala Badan Baru
“Hasan Nasbi misalnya, justru yang diingat hanya kontroversialnya saja. Karena itu, beberapa waktu yang lalu sosok ini memang sudah didesak berbagai elemen masyarakat untuk mundur dari jabatan Kepala PCO,” pungkas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai Presiden Prabowo Subianto ingin memperkuat komunikasi pemerintah di masyarakat. “Dengan mengangkat Angga Raka Prabowo yang kita tahu bahwa dia salah satu orang terdekatnya Pak Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini perluasan atau transformasi dari PCO dan menggantikan Hasan Nasbi,” ujar Kunto Adi.
Baca juga: Seskab Teddy Kawal Komunikasi Pemerintahan Prabowo yang Tak Dikuasai Gibran
“Lalu kemudian kita juga lihat Nanik S Deyang di Wakil Kepala BGN. Lalu ada M Qodari di KSP ini sebenarnya Pak Prabowo sadar bahwa problem komunikasi pemerintah ini harus segera ditangani,” sambungnya.
Maka itu, kata dia, penguatan komunikasi pemerintah atau komunikasi publik pemerintah menjadi penting. “Itu kenapa Mas Angga Raka di situ (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, red),” tuturnya.
Dia pun menyoroti perubahan PCO yang dibentuk di era Jokowi kini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. “Yang lebih penting berkomunikasi dengan masyarakat bukan presidennya, tapi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga, pemda yang harus punya orkestrasi dalam pesan dalam komunikasi ke masyarakat,” tuturnya.
Dia mengakui beberapa yang kena reshuffle tersebut orang-orang dekat Jokowi. “Yang kemudian diganti oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Mungkin supaya Pak Prabowo nyaman bekerja lebih percaya kepada orang-orang yang memang dia percaya,” imbuhnya.
Dia juga menyoroti posisi Menteri BUMN yang kosong pascareshuffle tersebut. “Menteri BUMN yang kemudian jadi Menpora kita juga bisa lihat sangat mungkin ada reshuffle lagi nih, karena Menteri BUMN kosong kan, kecuali skenario keduanya Menteri BUMN itu dianggap enggak perlu lagi karena sudah ada Danantara kan,” pungkasnya.
Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai posisi Wakil Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ditempati oleh dua kader Partai Gerindra pascareshuffle kabinet kemarin.
“Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sebagai pengganti dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, penempatan dua kader Partai Gerindra adalah hal wajar dan dapat dipahami,” katanya.
Dia menilai Presiden Prabowo sangat mungkin memiliki pertimbangan tersendiri seperti misal Badan Komunikasi Pemerintah akan semakin dapat berjalan optimal bila dipegang Angga Raka Prabowo notabene kader Partai Gerindra dan juga merupakan salah satu orang di inner circle Presiden Prabowo.
“Posisi Angga Raka Prabowo sebagai wakil menteri komdigi sangat mungkin juga menjadi pertimbangan khusus lain dari Presiden Prabowo, dengan demikian diharapkan alur komunikasi pemerintah baik secra internal maupun eksternal dapat terokestrasi dengan jauh lebih baik,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan baru pada Rabu (17/9/2029). Prabowo resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029.
Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Kedua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik adalah:
1. Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan; dan
5. Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Presiden juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut adalah:
1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah;
2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
3. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian;
4. Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional; serta
5. Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain itu, Presiden turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Pelantikan Sarah berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(rca)
Lihat Juga :
