Panja Daya Saing Industri Harus Lahirkan Pemerataan Pelaku UMKM dan Petani
Kamis, 18 September 2025 - 20:35 WIB
loading...
Rapat Panja Daya Saing Industri dengan Pejabat Eselon I (Dirjen) Kementerian Perindustrian dan Plt Kepala BSN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Salah satunya diikuti Anggota DPR Komisi VII Novita Hardini. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDIP Novita Hardini menyatakan pentingnya pendalaman masalah industri nasional secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada pelaku industri dan masyarakat luas. Pernyataan ini disampaikan saat RDP Panja Daya Saing Industri dengan Pejabat Eselon I (Dirjen) Kementerian Perindustrian dan Plt Kepala BSN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
“Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM,” ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR Ajak Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha Bantu UMKM
Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global. Indonesia memiliki kekayaan kopi yang melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.
“Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” ungkapnya.
Politikus PDIP ini juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri. Ketidaksinkronan perizinan antarkementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
“Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antarkementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” ujarnya.
Menurut Novita, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku UMKM dan petani.
“Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” ucapnya.
“Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM,” ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR Ajak Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha Bantu UMKM
Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global. Indonesia memiliki kekayaan kopi yang melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.
“Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” ungkapnya.
Politikus PDIP ini juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri. Ketidaksinkronan perizinan antarkementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
“Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antarkementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” ujarnya.
Menurut Novita, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku UMKM dan petani.
“Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
