Reformasi Polri Dinilai Sudah Tuntas, Pengamat: Yang Dibutuhkan Restorasi

JAKARTA - Reformasi Polri sejatinya dinilai sudah tuntas. Hal itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden.

Hal itu disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Menurut Haidar, hal itu adalah fondasi besar yang memutus rantai subordinasi militer dan menegakkan prinsip independensi. "Inilah mengapa istilah restorasi jauh lebih tepat. Restorasi berarti mengembalikan Polri pada jati diri yang sesungguhnya aparat negara yang berani, bersih, dan humanis," katanya, Rabu (17/9/2025).

"Restorasi berarti merenovasi tanpa menggoyahkan pilar. Memperbaiki kelemahan tanpa meruntuhkan struktur, dan menegakkan kembali nilai-nilai luhur yang dulu menjadi alasan mengapa reformasi digelorakan," katanya.

Baca juga: Presiden Prabowo Siapkan Keppres Komisi Reformasi Kepolisian, Pelantikan Segera Digelar

Haidar melihat, setiap kali ada kejadian yang melibatkan anggota Polri, seruan reformasi Polri selalu muncul. Pada 2011 misalnya, wacana reformasi Polri mengemuka setelah kasus Mesuji Lampung, Sumsel dan Bima NTB. Lalu, timbul lagi 2015 seiring isu dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Kemudian 2022 kembali disuarakan setelah kasus Ferdy Sambo.

Berikutnya 2024 pascapolemik penguntitan Jampidsus Kejagung oleh oknum Densus 88 Antiteror. Terakhir, baru-baru ini reformasi Polri dan pergantian Kapolri disuarakan menyusul tewasnya seorang pengemudi ojek online dalam kerusuhan Agustus 2025.

"Jika dicermati, polanya berulang dan mudah ditebak. Satu kasus individu dijadikan pintu masuk untuk menggoreng isu kelembagaan. Satu pelanggaran segera dibesar-besarkan menjadi kegagalan sistem. Seolah-olah Polri secara keseluruhan gagal. Seolah-olah seluruh reformasi yang telah dilakukan sejak 1999 tidak pernah ada," katanya.

Baca juga: Reformasi Polri, Dino Patti Djalal Sampaikan Pesan 3 Petuah Rakyat

Ketika setiap masalah operasional atau moral oknum dijawab dengan tuntutan reformasi kelembagaan, sesungguhnya yang terjadi adalah pengaburan persoalan. Narasi yang diulang-ulang ini membentuk persepsi seolah Polri adalah sistem yang cacat. Padahal yang terjadi hanyalah upaya sistematis untuk menggerus kepercayaan publik sekaligus menguji keteguhan negara.

Bahaya dari pola ini tidak bisa dihilangkan. Bila negara menuruti tuntutan tersebut setiap kali ada kejadian, sama saja negara rela pergi ke meja lelang dan menggadaikan kewibawaannya. Bagaimana mungkin sebuah bangsa besar membiarkan dirinya dikendalikan oleh riak-riak opini yang selalu dipicu kejadian individu?

"Negara tidak boleh terjebak dalam siklus kelemahan ini, di mana setiap persoalan kecil langsung dijawab dengan wacana besar yang mempreteli institusi penopang keamanan nasional. Itu bukan jalan menuju perbaikan, melainkan jalan menuju delegitimasi," ungkap Haidar Alwi.

"Sudah saatnya kita bertanya pada hati nurani: apakah kita akan maju dengan memperkuat apa yang sudah benar, atau justru mundur dengan mengulangi kesalahan yang sama," katanya.