Anggota DPR Harap Hakim Agung Berintegritas dan Selalu Amanah
Selasa, 16 September 2025 - 22:13 WIB
loading...
A
A
A
Wabendum DPP Partai Nasdem ini akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar lembaga peradilan semakin kuat, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Saya mengucapkan selamat kepada para calon yang telah berhasil melalui proses panjang ini,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Barat (Jabar) XI ini.
Diketahui sebelumnya, dalam sesi tanya jawab dengan salah satu calon hakim agung Diana Malemita Ginting, Lola menyoroti tantangan ekonomi ke depan, termasuk soal kebijakan pajak karbon. Ia meminta perspektif calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait insentif dan penerapan tarif pajak karbon yang adil.
“Ibu Diana Malemita Ginting, pertanyaan saya hanya satu saja. Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” tanya Lola, Rabu (10/9/2025)
Berikut 9 nama hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM yang telah disetujui Komisi III DPR:
1. Heru Pramono (hakim agung kamar perdata),
2. Budi Nugroho (hakim agung kamar TUN khusus pajak),
3. Hari Sugiharton (hakim agung kamar TUN),
4. Agustinus Purnomo Hadi (hakim agung kamar militer),
5. Diana Malemita Ginting (hakim agung kamar TUN khusus pajak),
6. Lailatul Arofah (hakim agung kamar agama),
7. Muhayah (hakim agung kamar agama),
8. Ennid Hasanuddin (hakim agung kamar perdata),
9. Suradi (hakim agung kamar pidana), dan
10. Puguh Haryogi (hakim ad hoc HAM).
Diketahui sebelumnya, dalam sesi tanya jawab dengan salah satu calon hakim agung Diana Malemita Ginting, Lola menyoroti tantangan ekonomi ke depan, termasuk soal kebijakan pajak karbon. Ia meminta perspektif calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait insentif dan penerapan tarif pajak karbon yang adil.
“Ibu Diana Malemita Ginting, pertanyaan saya hanya satu saja. Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” tanya Lola, Rabu (10/9/2025)
Berikut 9 nama hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM yang telah disetujui Komisi III DPR:
1. Heru Pramono (hakim agung kamar perdata),
2. Budi Nugroho (hakim agung kamar TUN khusus pajak),
3. Hari Sugiharton (hakim agung kamar TUN),
4. Agustinus Purnomo Hadi (hakim agung kamar militer),
5. Diana Malemita Ginting (hakim agung kamar TUN khusus pajak),
6. Lailatul Arofah (hakim agung kamar agama),
7. Muhayah (hakim agung kamar agama),
8. Ennid Hasanuddin (hakim agung kamar perdata),
9. Suradi (hakim agung kamar pidana), dan
10. Puguh Haryogi (hakim ad hoc HAM).
(rca)
Lihat Juga :
