LAN-Kemenkum Resmikan Forum Kebijakan untuk Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga
Selasa, 16 September 2025 - 19:37 WIB
loading...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintah diperlukan dalam proses perumusan kebijakan berbasis data. Hal itu dinilai penting dalam mendukung reformasi di bidang politik, hukum, dan reformasi birokrasi.
Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya ego sektoral atau fragmentasi kebijakan di mana setiap kementerian dan lembaga pemerintah membuat kebijakan sendiri-sendiri yang membuat tumpang tindihnya kebijakan. Selain itu juga silo mentality antarsektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hal ini diungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat launching Legal Policy Hub dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LAN dan Kementerian Hukum (Kemenkum) di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum).
Baca juga: Kolaborasi Pemimpin Birokrasi dan Regulasi Kuat Kunci Sukses Program MBG
“World Economic Forum secara spesifik menyebutkan regulasi di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah," ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Permasalahan lain yang mendasar dihadapi Indonesia adalah belum terhubungnya pengetahuan dengan kebijakan, setiap sektor memiliki pengetahuan, namun belum mampu mengubahnya menjadi kebijakan berbasis fakta.
"Padahal, tidak mungkin kita membangun kinerja kebijakan hanya dilakukan oleh masing-masing sektor. Dibutuhkan kolaborasi agar pengetahuan tersebut bisa dioptimalkan untuk kebijakan yang berorientasi pada outcome,” tegasnya.
Taufiq menyebut, saat ini terdapat lebih dari 200 jenis jabatan fungsional yang bekerja di berbagai kementerian/lembaga, namun kolaborasinya masih sangat terbatas. Padahal, setiap kebijakan yang dihasilkan akan bermuara pada produk hukum, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memperbaiki kualitas kebijakan di Tanah Air.
Taufiq juga mengapresiasi Kementerian Hukum yang telah membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (Legal Policy Hub) yang dapat merangkul para pemangku kepentingan, tidak hanya di level individu atau pakar kebijakan, tetapi juga lembaga pemerintah seperti Badan Strategi Kebijakan (BSK), Bappenas, BRIN, hingga lembaga penelitian daerah.
“Kita perlu mengintegrasikan para ekspertis dan pengetahuan ini agar menjadi aset nasional. Saat ini, masing-masing kementerian membuat riset sendiri, namun hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kebijakan,” tegasnya.
Taufiq berharap, ke depan perumusan kebijakan dapat dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi. Ini membutuhkan dukungan para ahli dan lembaga kebijakan, sehingga kualitas regulasi kita semakin berbasis bukti, berbasis pengetahuan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, Forum Komunikasi Kebijakan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial, Presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Maka seluruh kebijakan harus sejalan dengan visi, misi, dan arahan Presiden, berpedoman pada konstitusi dan Pancasila,” ujarnya.
Supratman menambahkan Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis menyatukan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor.
Legal Policy Hub ini tidak hanya sekadar repository pengetahuan melainkan juga platform kolaboratif untuk mengonsolidasikan peran analis kebijakan di berbagai sektor, menyaring dan menyelaraskan hasil analisis kebijakan dengan kebutuhan regulasi serta mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan hukum yang konsisten dan aplikatif.
Peresmian ini juga dirangkai dengan Policy Talk Tematik I yang mengangkat tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo.
Kemudian, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, dan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Boediastoeti Ontowirjo.
Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya ego sektoral atau fragmentasi kebijakan di mana setiap kementerian dan lembaga pemerintah membuat kebijakan sendiri-sendiri yang membuat tumpang tindihnya kebijakan. Selain itu juga silo mentality antarsektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hal ini diungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat launching Legal Policy Hub dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LAN dan Kementerian Hukum (Kemenkum) di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum).
Baca juga: Kolaborasi Pemimpin Birokrasi dan Regulasi Kuat Kunci Sukses Program MBG
“World Economic Forum secara spesifik menyebutkan regulasi di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah," ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Permasalahan lain yang mendasar dihadapi Indonesia adalah belum terhubungnya pengetahuan dengan kebijakan, setiap sektor memiliki pengetahuan, namun belum mampu mengubahnya menjadi kebijakan berbasis fakta.
"Padahal, tidak mungkin kita membangun kinerja kebijakan hanya dilakukan oleh masing-masing sektor. Dibutuhkan kolaborasi agar pengetahuan tersebut bisa dioptimalkan untuk kebijakan yang berorientasi pada outcome,” tegasnya.
Taufiq menyebut, saat ini terdapat lebih dari 200 jenis jabatan fungsional yang bekerja di berbagai kementerian/lembaga, namun kolaborasinya masih sangat terbatas. Padahal, setiap kebijakan yang dihasilkan akan bermuara pada produk hukum, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memperbaiki kualitas kebijakan di Tanah Air.
Taufiq juga mengapresiasi Kementerian Hukum yang telah membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (Legal Policy Hub) yang dapat merangkul para pemangku kepentingan, tidak hanya di level individu atau pakar kebijakan, tetapi juga lembaga pemerintah seperti Badan Strategi Kebijakan (BSK), Bappenas, BRIN, hingga lembaga penelitian daerah.
“Kita perlu mengintegrasikan para ekspertis dan pengetahuan ini agar menjadi aset nasional. Saat ini, masing-masing kementerian membuat riset sendiri, namun hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kebijakan,” tegasnya.
Taufiq berharap, ke depan perumusan kebijakan dapat dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi. Ini membutuhkan dukungan para ahli dan lembaga kebijakan, sehingga kualitas regulasi kita semakin berbasis bukti, berbasis pengetahuan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, Forum Komunikasi Kebijakan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial, Presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Maka seluruh kebijakan harus sejalan dengan visi, misi, dan arahan Presiden, berpedoman pada konstitusi dan Pancasila,” ujarnya.
Supratman menambahkan Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis menyatukan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor.
Legal Policy Hub ini tidak hanya sekadar repository pengetahuan melainkan juga platform kolaboratif untuk mengonsolidasikan peran analis kebijakan di berbagai sektor, menyaring dan menyelaraskan hasil analisis kebijakan dengan kebutuhan regulasi serta mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan hukum yang konsisten dan aplikatif.
Peresmian ini juga dirangkai dengan Policy Talk Tematik I yang mengangkat tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo.
Kemudian, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, dan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Boediastoeti Ontowirjo.
(rca)
Lihat Juga :
